RESES Haji Adri di Balik Alam dan Talang Mandi, Disesaki Ratusan Warga
- account_circle Yusrizal Sikumbang
- calendar_month Minggu, 23 Jul 2023
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DURI, detak24.com – Reses anggota DPRD Bengkalis Haji Adri SE di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Balik Alam, Sabtu (22/07/23) dan Jalan Utama Wonosobo, Kelurahan Talang Mandi disesaki ratusan warga.
Warga yang didominasi kaum ibu-ibu terlihat memadati lokasi reses guna menyampaikan aspirasinya kepada Ketua Komisi II DPRD Kabupaten tersebut.
Tingginya animo masyarakat tidak terlepas dari sosok Haji Adri yang merakyat dan dekat dengan konstituen.
Selain reses, Mantan karyawan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) tersebut juga aktif turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang terkait banyak hal terutama pembangunan.
Haji Adri yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, jika masyarakat harus bisa menyampaikan aspirasi saat adanya reses. Hal ini menurutnya hal ini penting sekali untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Bapak-bapak dan ibu-ibu, reses ini bukan kampanye. Tetapi adalah jemput aspirasi. Nah, dalam reses ini bapak ibu bisa menyampaikan aspirasi yang menurut ibu penting, sehingga kami anggota DPRD ini paham apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dari sejumlah usulan yang masuk, kebanyakan menyampaikan hal seperti masalah zonasi sekolah, rawannya terjadinya penyumbatan parit dan masalah usulan lainnya.
Sama halnya dari isi yang disampaikan warga di Kelurahan Talang Mandi pada Minggu sore (23/7/23) di Jalan Utama. Dalam reses itu Haji Adri menerima sejumlah aspirasi masyarakat terhadap penyumbatan parit dan sektor infrastruktur lainnya.
“Terkait hal parit yang tersumbat, apakah usulan ini udah disampaikan dalam Rapat Musrenbang. Jika belum diwujudkan, nantinya akan kita usahakan lewat program Pokir, imbuhnya.
Namun nantinya, lanjut Haji Adri ia akan melihat lihat seperti apa usulan ya. Terlebih dahulu dipastikan apakah sudah masuk Musrenbang.
“Kemudian untuk permohonan bantuan, harus memiliki kelompok. Setelah itu, baru diajukan kepada kami di DPRD. Soal SMA baru jika dibutuhkan, yang terpenting adalah tanahnya. Jika sudah tanah yang dihibahkan masyarakat untuk sekolah, maka baru bisa diajukan ke provinsi untuk dibuat sekolah,” pungkasnya.(d24)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
- Penulis: Yusrizal Sikumbang
