Skandal Korupsi Jembatan Air Hitam Pujud Terbongkar, Polisi ‘Obrak-Abrik’ Dinas PUPR Rohil
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
- print Cetak
Polisi geledah kantor Dinas PUPR Rohil terkait korupsi jembatan Air Hitam, Pujud. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
ROHIL, detak24com Tim penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rohil, Selasa (28/07/2/26).
Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Jembatan Air Hitam Pujud yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022.
Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut.
“Ya benar (penggeledahan Kantor Dinas PUPR Rohil),” kata Ade saat dikonfirmasi, Selasa petang.
Ia menjelaskan, penggeledahan berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Air Hitam Pujud di Kabupaten Rokan Hilir.
“(Terkait dugaan korupsi) Jembatan Air Hitam Pujud, Rohil,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Riau, Kompol Yogie Pramagita, mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan hasil kegiatan tersebut.
“Masih berlangsung, nanti diinfo lebih lanjut ya,” katanya.
Yogie juga memastikan penanganan perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pembangunan Jembatan Air Hitam Pujud memiliki nilai kontrak sekitar Rp31,6 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022.
Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh PT Tirta Marga Jaya Beton, dengan konsultan pengawas PT Sandi Arifa Consultant.
Jembatan tersebut dibangun dengan lebar 7 meter dan panjang 140 meter, serta diresmikan oleh Bupati Rokan Hilir saat itu, Afrizal Sintong, pada 18 Juli 2023.
Dalam proses penyidikan, proyek ini diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sehingga berpotensi memengaruhi kualitas konstruksi dan ketahanan jembatan, seperti diwartakan cakaplah. (*)
Editor : kar
