Petugas Pajak Dumai Bakal Sisir Rumah Warga, Netizen: Makan Ajo Terancam Cemmano Nak Bayar!

DUMAI, detak24com – Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bergerak cepat menindaklanjuti potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Rapat yang berlangsung di Balai Sri Bunga Tanjung pada Selasa (14/07/26) lalu, dihadiri langsung oleh 7 camat dan 36 lurah se-Kota Dumai tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal pada Selasa

Dilihat dari laman Facebook @Wak Jie Paisal yang diposting pada Rabu tanggal 29 Juli 2026, pertemuan strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, saat penyerahan data wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak kepada Pemko Dumai di Balai Sri Bunga Tanjung pada Selasa (14/07/26) lalu.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bapenda Kota Dumai, Zulfahmi mengingatkan kembali pesan dari Plt Gubernur Riau terkait besarnya nilai potensi anggaran yang tertahan di Kota Dumai.

“Total tunggakan PKB di Kota Dumai itu mencapai Rp 28,1 miliar. Jika separuh saja dari angka tersebut berhasil ditagih, hasilnya akan sangat signifikan untuk menambah PAD. Dana ini nantinya tentu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan,” katanya dikutip detak24com, Kamis (30/07/26).

Zulfahmi menerangkan, bahwa total tunggakan PKB di wilayah Kota Dumai mencakup 98.154 unit kendaraan, dengan nilai nominal mencapai Rp 28.130.969.512.

Tidak hanya menyasar kendaraan masyarakat umum, tambahnya, pendataan ini juga menyoroti piutang internal, di mana terdapat 584 unit kendaraan dinas di lingkungan Pemko Dumai yang masih menunggak dengan total nilai Rp 296.769.839.

Diakuinya, guna mengeksekusi penanganan piutang secara terukur, Bapenda Kota Dumai menyiapkan Tiga Langkah Strategis (Rencana Aksi) yang mengedepankan kolaborasi aktif di tingkat kelurahan hingga Rukun Tetangga (RT).

Dijelaskanya, langkah pertama Bapenda akan mendistribusikan data tunggakan PKB kepada masyarakat luas melalui perantara dan fasilitasi pengurus RT setempat. Kemudian langkah ke dua Pengurus wilayah memvalidasi serta mengisi keterangan mengenai kondisi riil kendaraan di lapangan seperti Sudah Dibayar, Kendaraan Rusak/Dijual, Motor Hilang, atau Pindah Alamat.

Ia menegaskan, agar aparat pemerintah menjadi teladan sebelum turun mengimbau masyarakat, langkah ini adalah bentuk komitmen Pemko dalam menegakkan tertib administrasi keuangan daerah.

“Kami minta para Camat dan Lurah segera mendata dan menyelesaikan tunggakan kendaraan dinas di instansi masing-masing terlebih dahulu sebagai teladan bagi publik,” ingatnya.

Fahmi berpesan agar para camat dan lurah mengoptimalkan peran RT untuk menyisir dan memverifikasi data tunggakan warga secara akurat.

“Melalui sinergi erat antara Pemko Dumai, Bapenda, pihak kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT, serta didukung skema insentif yang memotivasi para pimpinan wilayah, Pemerintah Kota Dumai optimistis target penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dapat tercapai secara maksimal demi menopang keberlanjutan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Kebijakan Pemko Dumai tersebut mendapat komentar beragam dari netizen. Secara umum, warganet tidak setuju dengan langkah tersebut.

Seperti ditulis akun facebook @manalu martin, ia menyarankan agar pemerintah membuat laporan transparan tentang penggunaan dana CSR perusahaan. Diketahui, sejak beberapa tahun terakhir, program tersebut dikelola langsung oleh Pemko Dumai.

“Laporan Dana CSR dulu buat transparan jangan pajak aja yg ada di pikiran kalian. Kalian aja belum tentu suda bayar pajak,” tulisnya.

“Coba tanya dulu,,,kira 2 apa penyebabnya sehingga masyarakat enggan membayar pajak,,, apakabar BUMN2 dinegeri ini,,,tdkkah memberi kan keuntungan buat negara,,,apa iya negara ini sedang krisis ,,,,,” sebutnya.

Di sisi lain, komentar dari akun facebook @anatoli we, menuliskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini sangat memprihatikan. “Makan ajo terancam cemmano nak bayar pajak,” ungkapannya.

Sementara, akun @eki syahpitra mengkritik infrastruktur yang dibangun dari pajak masyarakat, makin hancur. “Rugi bayar pajak.. jalan hancur,” tekannya.

“Klo masyarakat merasa terbebani dengan adanya pajak apa solusinya Bang Haji Paisal ?,” pungkas @dinata Wira. (*)

Editor : kar