Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Detak Nasional » PT Timah Kabulkan Tuntutan Penambang, Ribuan Massa Bubar 

PT Timah Kabulkan Tuntutan Penambang, Ribuan Massa Bubar 

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PANGKALPINANG, detak24com – Unjuk rasa ribuan penambang timah dari 5 kabupaten dan kota di Bangka Belitung (Babel) yang resah dengan kebijakan PT Timah Tbk, berujung ricuh dan anarkis. Massa akhirnya bubar setelah tuntutan dipenuhi pihak perusahaan.

Aksi unjuk rasa itu berlangsung di kantor pusat PT Timah Tbk di Kota Pangkalpinang, Pulau Bangka, pada Senin (06/10/25). Massa kecewa atas kebijakan perusahaan akhirnya bertindak anarkis ketika unjuk rasa.

Baca juga : Emak emak Pingsan-Remaja Kaku Kena Gas Air Mata, Demo PT Timah Tbk Makan Korban 

Petugas keamanan tidak bisa membendung luapan massa tersebut hingga mereka berhasil masuk ke kantor Timah. Massa yang kesel dengan kebijakan pertimahan ditambah adanya satgas, akhirnya anarkis yakni merobohkan pagar dan melempari kaca dengan batu.

Salah satu koordinator aksi, Muhammad Rasidi mengatakan, unjuk rasa tersebut merupakan puncak dari kekesalan masyarakat yang merasa terzolimi dengan kebijakan PT Timah Tbk. Terutama terkait harga beli timah basah dan munculnya satgas yang dianggap meresahkan penambang.

Baca juga : Demo Tolak Satgas Timah Ricuh, Ribuan Massa Berhamburan Terkena Gas Air Mata

“Hari ini, kita sangat luar biasa sekali, kedaulatan rakyat itu nomor satu. Dan kita buktikan hari ini kita bisa bersatu, bersama rakyat turun ke PT Timah dihadiri oleh Kapolda, Ketua Dewan dan anggota DPRI,” katanya kepada wartawan, Senin.

“Poin utamanya ada 2, yaitu masalah harga dan tidak ada lagi satgas (Nanggala dan Halilintar). Itu yang utama, yang lainnya nyusul dan saya akan serahkan kepada Dirut PT Timah,” sambungnya.

Ia pun menanggapi hasil dari pertemuan atau kesepakatan massa dengan pihak PT Timah. Dia berharap perusahaan komitmen atas janjinya.

“Hasilnya, dengan Gubernur datang, ada Kapolda dan ada Dirut PT Timah menyatakan bahwa Rp 300 ribu per SN. Jadi rata-rata kalau timah basah dengan SN 70 harganya sekitar Rp 193 ribu dan ini lumayan untuk masyarakat,” ujarnya.

“Jadi semuanya hadir, forkopimda hadir (dalam aksi unjuk rasa) dan kita berharap semoga PT Timah komitmen,” pungkas dia. (*)

Reporter : Tama

Editor : kar

 

 

Penulis

Cepat, Lugas dan Akurat

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alhamdulillah! Kang Emil Mulai Baikan Pasca Ditinggal Eril

    Alhamdulillah! Kang Emil Mulai Baikan Pasca Ditinggal Eril

    • calendar_month Rabu, 8 Jun 2022
    • account_circle Redaksi
    • 16Komentar

      Jakarta, detak24.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil sudah kembali berdinas menunaikan tugasnya selaku kepala daerah.Emil pun mengungkapkan dirinya saat ini sudah lebih baik setelah musibah menimpa putra sulungnya Emmeril Kahn Mumtadz yang dinyatakan wafat tenggelam di Sungai Aare, Swiss, Kamis (26/5) pekan lalu. “Sudah lebih baik, yang substansinya mah nanti ya. […]

  • Bacagub Riau Syamsuar Berkunjung ke Rumah Sanusi, Ratusan Pendukung Hadir 

    Bacagub Riau Syamsuar Berkunjung ke Rumah Sanusi, Ratusan Pendukung Hadir 

    • calendar_month Kamis, 5 Sep 2024
    • account_circle Yusrizal Sikumbang
    • 0Komentar

    DURI, detak24.com – Bakal calon gubernur (Bacagub) Riau periode 2025-2030 yang diusung Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Drs H Syamsuar M.Si, Kamis (05/09/24) berkunjung ke kediaman Sanusi SH MH, anggota DPRD Bengkalis di Perumahan Sukajadi Permai, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan.  Hadir pada kesempatan itu, mantan wakil Gubernur Riau Drs H […]

  • KISRUH BUPATI MERANTI, Ini Kata Pemerhati Ekonomi Dosen Unri

    KISRUH BUPATI MERANTI, Ini Kata Pemerhati Ekonomi Dosen Unri

    • calendar_month Rabu, 16 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 15Komentar

    MERANTI, detak24.com – Perseteruan antara Gubernur Riau Syamsuar dan Bupati Meranti ternyata tidak berpengaruh terhadap perekonomian kedua belah pihak.  “Iya, mana ada pengaruhnya. Karena anggaran Provinsi itukan dibagi berdasarkan proporsi dan kewenangan Provinsi. Misalnya lebih kecil di Meranti, bisa saja lebih kecil karena jalan provinsi di Meranti kan tidak ada, kalau tempat lain banyak, bisa […]

  • CEK Lokasi! KPU Riau Sediakan 45 TPS Khusus, Jumlah Pemilih Capai 10.049 Orang

    CEK Lokasi! KPU Riau Sediakan 45 TPS Khusus, Jumlah Pemilih Capai 10.049 Orang

    • calendar_month Kamis, 30 Mar 2023
    • account_circle Redaksi
    • 15Komentar

    .PEKANBARU, detak24com – KPU Riau menyediakan 45 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus di Pemilu Tahun 2024. Sebanyak 38 di antaranya berlokasi di lembaga Pemasyarakatan (Lapas). “Untuk wilayah Riau yang kita setujui itu ada 45 TPS khusus. Di Lapas 38 TPS, sisanya ada TPS perusahaan, TPS perkebunan dan sekolah kedinasan. Datanya sedang diverifikasi kawan-kawan di […]

  • Menag menyalami jemaah haji asal Jawa Tengah yang pulang perdana ke Tanah Air

    CEGAH Dampak Suhu Ekstrem, 248 Jemaah Haji Lansia dan Risti Dipulangkan Lebih Cepat

    • calendar_month Minggu, 9 Jul 2023
    • account_circle Redaksi
    • 23Komentar

    SAUDI, detak24com – Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat mengatakan, hingga Kamis 6 Juli 2023, sudah ada 248 jemaah lansia yang akan ditanazulkan (dipulangkan lebih cepat).  “Ini bentuk respons cepat kita gimana jemaah lansia mungkin dalam kondisi lemah sakit kita fasilitasi untuk dipulangkan. Kalau kondisinya sehat mau ibadah lagi silahkan,” ujar Arsad di Bandara […]

  • Opini : Riau Pesisir, Dari Kepentingan Daerah Menjadi Kepentingan Nasional

    Opini : Riau Pesisir, Dari Kepentingan Daerah Menjadi Kepentingan Nasional

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Yusrizal Sikumbang
    • 0Komentar

    (Bagian 1) Oleh: SANUSI, SH., MH. Ketika gagasan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Riau Pesisir kembali menjadi buah bicara, pertanyaan yang patut direnungkan bukan semata-mata apakah wilayah ini layak dimekarkan, melainkan untuk apakah pemekaran itu hendak diselenggarakan. Dalam pandangan Melayu, membangun bukan sekadar mendirikan, dan memekarkan bukan sekadar membelah wilayah. Setiap ikhtiar pembangunan mestilah berujung […]

expand_less