Polemik Penghentian Kasus Payung Elektrik Masjid Annur, Kejati: Bukan SP3, Tapi…

PEKANBARU, detak24com – Kejati Riau hentikan proses hukum korupsi proyek payung elektrik Masjid Raya Annur Pekanbaru TA 2022. Alasannya, rekanan telah kembalikan kelebihan bayar.

Penghentian penyelidikan telah dilakukan pada 23 Januari 2024 lalu. Hal tersebut telah disampaikan ke publik sebagai wujud transparansi penanganan perkara.

Kendati begitu, akhir-akhir ini masalah itu kembali diangkat dengan menyatakan penghentian perkara karena telah terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan adanya pengembalian kerugian negara.

“Kejati Riau menghentikan penyelidikan. Jadi bukan SP3,” ujarPlt Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Iwan Roy Carles didampingi Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Riau, Iman Khilman serta jaksa senior, Hendri Junaidi, Kamis (20/6/2024).

Untuk diketahui, SP3 adalah surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Namun di kasus payung elektrik Masjid Raya An Nur ini baru tahap penyelidikan dan belum ada tersangka.

SP3 terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Ditambahkan Hendri Junaidi, pihaknya telah melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejati (Kajati) Riau Nomor : Print- 08/L.4/Fd.1/07/2023 tanggal 27 Juli 2023.

“Jaksa Penyelidik telah melakukan permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait dan ahli fisik berikut permintaan dan pemeriksaan serta analisa terhadap bukti dokumen-dokumen pelaksanaan Pembangunan Payung Elektrik Mesjid Raya An Nur Provinsi Riau TA 2022,” jelas Hendri.

Dari proses tersebut, kata Hendri, diperoleh fakta bahwa pelaksanaan pengerjaan telah dilakukan adendum sebanyak 5 kali. Terakhir, perpanjangan waktu pengerjaan dilakukan dari 29 Maret hingga 8 April 2023 hingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak.

“Dengan prestasi pekerjaan 93,5386 persen, sejumlah Rp 40.142.651.421.60,” kata Hendri.

Pada 27 Juni 2023, ada LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor : 146.V/LHP/XVIII.PEK/06/2022. Dalam LHP tersebut dinyatakan, kekurangan volume pekerjaan Rp 788.712.603.

Lalu, 3 item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rp 4.740.000.000 yang terdiri dari motor listrik dan gear box Rp 2.0400.000.000 dan ball screw dan nut Rp 2.700.000.000.

“Berikutnya, pekerjaan pemasangan sensor angin, sensor hujan, sensor cahaya sudah diakui sebagai proses pekerjaan namun belum terpasang sebesar Rp 33 juta,” lanjut Hendri yang juga merupakan Ketua Tim Penyelidikan perkara tersebut.

Terhadap temuan BPK RI tersebut telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp 7.526.795.421 pada Desember 2023.

Hendri melanjutkan, saat ini untuk pekerjaan payung elektrik sudah fungsional, namun belum bisa beroperasi secara normal. Itu dikarenakan pekerjaan tidak selesai 100 persen dikerjakan dan akhirnya putus kontrak.

Oleh sebab itu, perlu pekerjaan lanjutan. Diantaranya pekerjaan pemasangan sensor angin, sensor hujan, sensor cahaya dan perapian kain payung dan lengan payung serta casing penutup yang sudah dianggarkan di tahun 2024.

Berdasarkan hasil penyelidikan itu, katanya lagi, dugaan tindak pidana perkara tersebut belum ditemukan adanya peristiwa pidana.

“Karenanya, demi kepastian hukum, penyelidikan dihentikan berdasarkan kesimpulan hasil ekspos pada tanggal 23 Januari 2024,” tegas Hendri, dikutip detak24com dari cakaplah. (*)

Editor : Kar

Terima kasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com