OTT KPK di Riau, Gubri Wahid Cs Dibawa ke Jakarta Besok!
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 3 Nov 2025
- print Cetak
Ilustrasi KPK OTT di PUPR Riau. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, detak24com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap Gubernur Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya. Mereka akan diboyong KPK ke Jakarta, Selasa (04/11/25) besok.
“Belum, saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2025).
Baca juga : OTT di Riau Terkait Proyek PUPR, KPK Sita Sejumlah Uang dan Dokumen
Di sisi lain, Budi belum menjelaskan secara pasti OTT itu apakah terkait dengan kasus proyek PUPR di Riau. Sebab, proses penyidikan masih berlangsung di lapangan.
“Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak,” kata Budi.
Baca juga : Gempar! Gubri Abdul Wahid Ditangkap, KPK OTT di PUPR Riau
“Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detil terkait dengan konstruksi perkaranya,” sambungnya.
Dalam OTT ini, total 10 orang ditangkap KPK. Selain Abdul Wahid, KPK akan mengumumkan indentitasnya kemudian.
“Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” kata Budi.
Dari OTT ini, KPK mengamankan sejumlah uang yang juga menjadi barang bukti. Namun KPK belum memerinci lebih lanjut.
“Nanti, kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” ujar Budi.
Budi juga belum memerinci lebih lanjut soal perkaranya. Budi menyebutkan sampai saat ini penyidik masih berada di lapangan.
Pihak yang ditangkap KPK masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (Red)
Editor : Kar
