Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Ironis! 646 Desa di Riau Tidak Terjangkau Sinyal Telekomunikasi

Ironis! 646 Desa di Riau Tidak Terjangkau Sinyal Telekomunikasi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 19 Sep 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

PEKANBARU, detak24.com – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau mencatat, sedikitnya ada 646 desa dan kelurahan yang termasuk dalam kategori blankspot broadband 4G atau tidak terjangkau sinyal telekomunikasi.

Diskominfotik sudah bertemu dengan Komisi I DPRD Riau dalam rapat dengar pendapat, Senin (19/09/22). Di dalam rapat itu, kedua belah pihak juga membahas persoalan masih banyak desa dan kelurahan yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi.

“Tadi saya sarankan ke kadis agar didata dimana saja titiknya dan harus diakomodir agar dapat dipenuhi,” kata Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan.

Mardianto menegaskan, instansi itu harus bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan penyedia layanan. Ia juga menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) menganggarkan untuk menuntaskan persoalan itu.

“Tentu dengan mengajak kerjasama para penyedia dan kalau perlu pada wilayah yang tidak dilirik penyedia, Pemprov menganggarkan pengadaannya agar dapat melayani masyarakat banyak yang berada pada titik blankspot tersebut,” kata dia.

Lanjut dia, Komisi I DPRD Riau mendorong Diskominfotik Riau untuk melakukan percepatan, agar seluruh wilayah di Provinsi Riau tidak ada lagi yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi.

“Agar dipercepat, kalau perlu masukkan di APBD perubahan ini,” kata dia.

Terkait hal itu, Kepala Diskominfotik Provinsi Riau, Erisman Yahya mengatakan, jika data 646 desa dan kelurahan blankspot tersebut data yang disampaikan kabupaten/kota se-Riau.

“Memang kita minta kepada kabupaten kota untuk mendata daerah yang blankspot, dari data yang terima secara bertahap, awalnya hanya 200 desa, namun karena mereka aktif menyampaikan data sehingga total ada 646 desa yang dianggap blankspot,” katanya.

Erisman menyampaikan, data tersebut telah disampaikan ke Kominfo yang memiliki kewenangan penyediaan internet desa, baik itu di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluas) maupun diluar 3T. Hal itu dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur internet di Riau.

“Kita sudah berkirim surat ke Kominfo, dan menindaklanjuti itu pihak Kominfo sudah datang ke Riau untuk mengkonfirmasi dan validasi kebenaran data tersebut, apakah sebanyak itu desa blankspot di Riau? Karena mereka ingin mengecek kepastian data itu, sebab data yang mereka punya tidak sebanyak itu,” terangnya.

Saat itu, lanjut Erisman, pihak Kominfo langsung mengecek beberapa desa di Kampar yang dilaporkan blankspot menggunakan aplikasi Sigmon, untuk untuk mengetahui sebenarnya desa itu blankspot atau hanya low (lemah) sinyal.

“Untuk memastikan apakah 646 desa itu blankspot atau tidak, mereka turun ke Kampar mengecek titik yang dilaporkan blankspot. Ternyata dari lima titik yang dicek, hanya satu titik yang blankspot, sedangkan empat titik hanya low sinyal. Sebab penanganan akan beda antara blankspot dengan low sinyal. Kalau dia low sinyal itu hanya menambah kekuatan jaringan. Tapi kalau blankspot hanya dibangun Base Transceiver Station (BTS) atau dikenal dengan tower telekomunikasi,” jelasnya.

Karena itu, sebut Erisman, pihak Kominfo meminta Diskominfotik Riau untuk mengkonfirmasi ulang data yang disampaikan tersebut. Untuk itu, pihaknya melakukan rapat dengan kabupaten kota untuk memvalidasi data 646 desa yang dinilai blankspot.

“Kita nanti ingin kabupaten kota bisa menggunakan aplikasi Sigmon ini untuk memastikan data yang mereka kirim itu benar blankspot atau hanya low sinyal. Karena bisa saja di beberapa daerah jaringan Telkomsel lemah, tapi untuk jaringan lainnya seperti XL dan lainnya tidak, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak bisa semua dikatakan blankspot,” tukasnya.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

 

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com

Penulis

Cepat, Lugas dan Akurat

Komentar (13)

    Silahkan tulis komentar Anda

    Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

    Rekomendasi Untuk Anda

    • Jemaah haji Wukuf di Arafah

      HERAN! Kemenag Usulkan BPIH Naik, Padahal Biaya Haji di Arab Turun – Ini Penjelasannya

      • calendar_month Minggu, 22 Jan 2023
      • account_circle Redaksi
      • 15Komentar

      JAKARTA, detak24.com – Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief menjelaskan soal usulan kenaikan BPIH untuk jemaah Indonesia.  Ia membenarkan Arab Saudi menurunkan biaya paket layanan haji 1444 H sekitar 30 persen dari harga di 2022. Ia pun menyatakan penurunan paket haji di Saudi sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 […]

    • Dua Pemilik Sabu 30 Kg di Pekanbaru Dituntut Mati

      Dua Pemilik Sabu 30 Kg di Pekanbaru Dituntut Mati

      • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
      • account_circle Redaksi
      • 0Komentar

      PEKANBARU, detak24com – JPU menuntut dua terdakwa, Kasum dan Suhaidi dengan hukuman mati atas asus penyelundupan 30 kg sabu lintas provinsi. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di PN Pekanbaru pada Senin (24/03/23) kemarin. Kasi Pidum Kejari Pekanbaru, M Arief Yunandi membenarkan bahwa sidang telah memasuki tahap tuntutan. “Benar, sudah tuntutan. Kemarin dibacakan,” ujar Kasi Selasa […]

    • Tanggapi Maraknya Tambang Emas Ilegal di Solok, Kapolda: Sumbar Belum Miliki WPR!

      Tanggapi Maraknya Tambang Emas Ilegal di Solok, Kapolda: Sumbar Belum Miliki WPR!

      • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
      • account_circle Redaksi
      • 1Komentar

      SOLOK, detak24com – Usaha pertambangan rakyat di Sumatra Barat khususnya wilayah Kabupaten Solok, hingga kini masih tergolong ilegal. Pasalnya, provinsi tersebut belum menerbitkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat). Hal itu disampaikan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Dr Gatot Tri Suryanta menjawab pesan WhatsApp media menyikapi maraknya tambang emas ilegal di wilayah Simanau, Solok. Baca juga : Lapor Pak […]

    • Militer Israel Tembak Mati Reporter Aljazirah, Dikutuk PBB-OKI serta AS

      Militer Israel Tembak Mati Reporter Aljazirah, Dikutuk PBB-OKI serta AS

      • calendar_month Kamis, 12 Mei 2022
      • account_circle Redaksi
      • 14Komentar

      YERUSALEM, detak24. com — Jurnalis senior Aljazirah ditembak tentara Israel ketika ia tengah meliput, Rabu (11/5). Insiden penembakan yang terjadi di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat tersebut dikutuk PBB, OKI serta AS yang meminta agar diusut tuntas. Dikutip dari reuters, Kamis (12/05/22), Jenin seperti diketahui telah menghadapi serangan tentara intensif dalam beberapa pekan terakhir […]

    • KISRUH BUPATI MERANTI : Berembus Kabar, M Adil Larang Kades Hadiri Rakor Gubri

      KISRUH BUPATI MERANTI : Berembus Kabar, M Adil Larang Kades Hadiri Rakor Gubri

      • calendar_month Selasa, 29 Nov 2022
      • account_circle Redaksi
      • 19Komentar

      MERANTI, detak24.com – Pemprov Riau akan menggelar rakor kepala desa yang dijadwalkan pada 1 Desember 2022 mendatang. Rakor yang akan dilaksanakan di SKA Co Ex Convention dan Exhibition Center Pekanbaru itu akan dipimpin langsung oleh Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar. Dalam Rakor itu Gubri Syamsuar juga telah mengirim undangan kepada bupati/walikota se-Riau untuk menghadiri kegiatan Rakor […]

    • Eks Ketua PMI Riau dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 1,1 M

      Eks Ketua PMI Riau dan Bendahara Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 1,1 M

      • calendar_month Selasa, 10 Des 2024
      • account_circle Redaksi
      • 0Komentar

      PEKANBARU, detak24com – Kejati Riau menahan Bendahara Palang Merah Indonesia (PMI) Riau, Rambun Pamenan tersangka korupsi dana hibah Rp 1,1 miliar. Rambun bersama mantan ketua PMI Riau, SAB diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah di PMI Riau Tahun Anggaran (TA) 2019-2022, Pantauan di Kejati Riau, tersangka keluar dari gedung Kejati Riau, Jalan Jenderal Sudirman, […]

    expand_less