SUAP WTP, Auditor BPK Riau Divonis 4 Tahun 3 Bulan Penjara

PEKANBARU, detak24com – Ketua Tim Auditor BPK Riau, M Fahmi Aressa divonis 4 tahun 3 bulan, dalam kasus suap WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). WTP merupakan penghargaan untuk Pemda dalam pengelolaan keuangan.

Hukuman itu sama dengan tuntutan JPU KPK pada sidang sebelumnya. Vonis dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru diketuai M Arif Nurhayat, Kamis (21/12/23) malam tadi. Fahmi bersalah menerima suap WTP dari Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebesar Rp 1 miliar lebih.

Hakim menyatakan bersalah melanggar pasal Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHPidana.

Hal memberatkan hukuman, perbuatan Fahmi Aressa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas tidak pidana korupsi, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Hal meringankan terdakwa mengakui perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Fahmi Aressa selama 4 tahun 3 bulan dan denda Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” ujar hakim ketua Arif Nurhayat didampingi hakim anggota Salomo Ginting dan Adrian HB Hutagalung.

Selain itu, Fahmi diharuskan membayar uang pengganti Rp 3.580.000. Dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

“Apabila harta tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka digantikan dengan pidana kurungan 6 bulan,” kata hakim Arif.

Atas tuntutan itu, terdakwa kasus suap WTP itu mengaku belum dapat memastikan akan mengajukan banding atau tidak. “Lihat dulu. Diskusi dulu sama penasihat hukum,” ujar Fahmi.

Sebelumnya JPU menuntut Fahmi dengan penjara selama 4 tahun dan 3 bulan, denda Rp250 juta dengan ketentuan, jika denda tidak dibayarkan dapat diganti pidana kurungan selama 4 bulan.

JPU memberi hukuman tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara Rp3.580.000. Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kekurangan kerugian negara atau diganti penjara selama 10 bulan.

Uang pengganti itu lebih kecil karena JPU sudah menyita uang suap yang diberikan kepada Fahmi Aressa. Begitu juga hadiah-hadiah yang diterima seperti jam tangan Garmin dan satu unit tablet Samsung.

JPU menuntut hadiah dan barang bukti lain berupa jam tangan Garmin dan tablet Samsung disita untuk negara. Juga ada sejumlah barang bukti, seperti koper warna silver, dikembalikan ke Fahmi Aressa, dikutip detak24com dari CAKAPLAH, Jumat (22/12/23). (*/Berita)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com