UNJUKRASA Tolak UU Anti Deforestasi, Larshen Yunus: Mereka Beneran Petani atau Justru Pengusaha Besar?
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 30 Mar 2023
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Mereka pun acap berswafoto dan mengabadikan kegiatannya dengan para petinggi di republik ini. Salah satunya duduk rapat bersama Menko Marvest Jenderal Purn TNI Luhut Binsar Pandjaitan (LPB) serta suduk bersama Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purn TNI Dr Moeldoko.
“Namun kok justru pake buat aksi demo-demoan seperti ini sih? Buat malu saja. Sekali lagi kami justeru prihatin dan Mlmenilai ada keanehan,” ungkap Larshen Yunus, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau.
Lanjutnya lagi, walaupun UU tersebut telah memastikan diberlakukannya sejumlah komoditas, antara lain yang paling utama seperti minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu serta juga termasuk beberapa produk turunannya, seperti kulit, cokelat, dan furniture, tetapi tetap saja menyimpan keanehan atas kegiatan aksi unjukrasa penolakan seperti itu.
Pantauan dari beberapa sumber media, bahwa rasa aneh dan kecurigaan semakin besar, tatkala unsur organisasi yang mengklaim sebagai bagian dari profesi petani kecil itu didominasi dari APKASIND0 (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) dan diikuti oleh beberapa orang dari ASPEK-PIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat), SAMADE (Sawitku, Masa Depanku), Santri Tani Nahdlatul Ulama, dan FORMASI (Forum Mahasiswa Sawit) Indonesia yang katanya (Mlmengklaim) berasal dari perwakilan 22 provinsi se-Indonesia.
“Perlu kami tegaskan, sekalipun ketentuan atas UU itu sangat mempengaruhi salah satu produk andalan Indonesia yaitu kelapa sawit, aksi konyol dan menggelikan seperti itu tidak akan bisa menghadirkan solusi. Justru menambah tingkat kecurigaan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Khusus di wilayah Provinsi Riau saja, menurutnya, hal-hal kecil seperti masalah kebun jelapa sawit dalam Kawasan hutan belum bisa teratasi. Banyak sumber yang mengatakan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komisi IV DPR-RI maupun para pakar yang konsen terhadap perkelapasawitan, dengan tegas menyampaikan rasa kekhawatirannya tentang gejolak dan potensi konflik atas kasus pembiaran kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan.
