Korupsi 5,27 Miliar, Bos BRK Capem Duri Divonis Rendah

DURI, detak24com – Pimpinan BRK Capem Duri atas nama Saharlis divonis 16 bulan dalam kasus korupsi Rp 5,27 miliar. Hukuman yang dinilai rendah tersebut dikhawatirkan tak dapat memberi efek jera.

Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis terhadap lima terdakwa korupsi pemberian kredit sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Capem Duri. Vonis dibacakan dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Jonson Parancis, Yosi Astuty, dan Adrian Hasiholan Bogawijn Hutagalung, Rabu (18/06/25).

Baca juga : Gerak Cepat, Tim Opsnal Reskrim Polsek Mandau Ringkus Pasangan Suami Istri Pelaku Curanmor

Tiga terdakwa, yakni Fadhla Muhammad, Wan Zaky, dan Dedi Mulyadi, masing-masing dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Terdakwa Saharlis mendapat vonis 1 tahun 4 bulan (14 bulan) penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Sementara, terdakwa utama, Untung Sujarwo dijatuhi hukuman 7 tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider 6 bulan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,2 miliar lebih. Apabila tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman penjara tambahan selama 4 tahun.

Kajari  Bengkalis, Sri Odit Megonondo menyatakan, bahwa putusan hakim sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Namun pihak kejaksaan masih menyatakan sikap ‘pikir-pikir’ terkait kemungkinan banding atas vonis tersebut.

Kasus ini bermula dari penyaluran kredit produktif secara kolektif kepada 33 nasabah oleh BRK Syariah Capem Duri Hangtuah, Bengkalis, pada tahun anggaran 2021. Kredit senilai total Rp4,95 miliar dengan plafond Rp150 juta per nasabah, disalurkan melalui KUD Makmur Sejahtera yang diketuai terdakwa Untung Sujarwo.

Untung, yang juga seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Rohul memalsukan dokumen pengajuan kredit dan laporan hasil penjualan TBS sawit milik para anggota koperasi.

Dana kredit yang masuk ke rekening para debitur selanjutnya ditarik dan dialihkan ke rekening pribadi Untung tanpa sepengetahuan nasabah. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli lahan dan kepentingan pribadi. Parahnya, agunan kredit yang diajukan ternyata adalah tanah negara yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Sementara, empat terdakwa lainnya merupakan pegawai BRK Syariah Capem Duri Hangtuah yang dianggap lalai dalam proses verifikasi dan pencairan kredit. Mereka adalah Saharlis (Pimpinan Cabang), Dedi Mulyadi (Pimpinan Seksi Bisnis), Fadhla Muhammad dan Wan Zaky (Account Officer Kredit Produktif).

Berdasarkan audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan Nomor: R-635/LHAPKN/H.VI.1/09/2024, kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp 5.276.427.930, seperti yang dilansir dari detik. (*)

Editor : kar