BUPATI Meranti Muhammad Adil hingga Kadiskes Kampar Terjaring OTT, Pengamat: Akui Saja Kesalahan!
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 19 Mei 2023
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24com – Sempena tahun politik, pejabat di Riau bermunculan dicekal pihak berwajib karena OTT. Tak hanya Bupati Meranti Muhammad Adil serta anggotanya, namun pegawai BPK Riau juga terseret korupsi.
Tak berhenti di sana, baru-baru ini Kadiskes Kampar kena OTT Polda Riau bersama Kepala Puskesmas (Kapus) Sibiruang pada Jumat, 12 Mei 2023. Hampir sepekan OTT penyidik dari Polda Riau pun masih mengembangkan pemeriksaan terhadap kasus yang menjerat Kadiskes Kampar itu.
Baca juga : https://detak24.com/kadiskes-kampar-dan-ka-puskesmas-sibiruang-terjaring-ott-polda-riau-ini-kasusnya/
Pengamat Kriminologi Universitas Islam Riau (UIR) Syahrul Akmal Latif angkat bicara terkait peristiwa ini. Menurutnya, para pejabat yang terjaring OTT tidak perlu membela diri, namun harus mengakui kesalahannya.
“Ini hukum karma karena keberkahan pemimpin telah ditarik. Akui dan terima agar selesai, karena OTT adalah barang bukti yang tidak bisa dinafikan,” jelasnya, dikutip Jumat (19/05/23).
Baca juga : https://detak24.com/langsung-ditahan-kadiskes-kampar-dan-ka-puskesmas-sibiruang-terancam-20-tahun/
Syahrul menilai, mendatangkan pengacara untuk kasus dengan bukti OTT hanya akan menambah uang, sedangkan hukum terus berjalan. “Bagusnya kumpulkan aset, ganti rugi, selesai perkara itu,” tegasnya.
Menurutnya, korupsi itu tidak dilakukan secara individual melainkan berjamaah atau melibatkan banyak lintas. Tentu, masalahnya juga akan banyak
Baca juga : https://detak24.com/empat-fakta-menarik-kadiskes-kampar-kena-ott-polda-riau-duit-pungli-untuk-sogok-korupsi/
“Saya menyarankan kepada pejabat yang diberi amanah oleh negara, maka jujurlah dalam memimpin. Untuk apa gunanya jika sudah menjabat lalu masuk penjara. Malah jadi sumpah serapah masyarakat,” pintanya.
Dosen pasca sarjana itu mengatakan, realitas di tengah masyarakat saat ini telah kecewa dengan pejabat publik. Pasalnya, tingkat citra yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dilakukan.
“Sandang, papan, dan pangan itu sudah sangat sulit dimiliki oleh masyarakat. Alasan karena kondisi global dan covid. Namun, ada pejabat dengan kekayaan melimpah ruah tanpa terkontrol. Itu perlu ditelusuri oleh PPATK,” pungkasnya.(riauonline.co.id)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
