KISRUH BUPATI MERANTI, Perang Dingin Terhadap Gubri Perlu Dianalisis Berimbang

MERANTI, detak24.com – Perang dingin antara Bupati Meranti M Adil dengan Gubernur Riau merupakan dampak rentetan peristiwa lain. Perlu dianalisis secara berimbang, sehingga memberikan informasi yang utuh kepada publik.

Hal itu dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Islam Riau, Panca Setyo Prihatin. MMisalnya kata Panca, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dari provinsi dimana Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat porsi paling kecil dan sangat jauh dari apa yang didapat oleh kabupaten lain, dengan perbandingan yang sangat mencolok.

Dalam konteks ini, kata Panca, teori G. Edward III tentang implementasi kebijakan menyebutkan ada 4 indikator yang menjadi penentu keberhasilan penerapan dari sebuah kebijakan, salah satunya adalah komunikasi.

Komunikasi antara pembuat kebijakan dalam hal ini Gubernur Riau dan yang menerima dampaknya yaitu masyarakat Kabupaten kepulauan Meranti melalui bupatinya yang mendapat amanah masyarakat untuk memimpin daerahnya.

“Komunikasi itu harus terbangun penjelasan yang realistis dan bukan sepihak sehingga dalam konteks pelaksanaannya menjadi berhasil dan bukan menjadi masalah baru,” kata Panca kepada Senin, (14/11/2022).

Jika dilihat dari sisi etika pemerintahan, kata Panca, apa yang dilakukan bupati tidaklah elok. Perbedaan cara pandang dan perlakuan yang menurut bupati tidak sesuai harus disikapi justru dengan menghadiri undangan rakor gubernur agar dalam acara tersebut dapat disampaikan segala keluh kesah dan bisa mendapatkan respon langsung dari gubernur. Apalagi rakor tersebut dihadiri oleh Mendagri atau unsur elit Kemendagri.

“Dalam sistem pemerintahan kita yang menganut desentralisasi maka sesungguhnya kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam rangka memperpendek rentang kendali pelayanan bagi masyarakat dan bukan negara federal yang bisa melakukan hal di luar apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Harmonisasi hubungan antar tingkat pemerintahan ini, kata Panca, menurut Josef riwo Kaho, harus memastikan secara tegas, antara lain tentang kewenangan, keuangan dan pengawasan agar dijalankan sesuai aturan karena tujuan dari semua itu adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati hak – hak dasarnya sebagai warga negara.

Untuk diketahui, perseteruan antara Gubernur Riau, Syamsuar dengan Bupati Meranti M Adil terus berlanjut. Terbaru, Syamsuar mengeluarkan surat teguran kepada Bupati Meranti, Adil atas ketidakhadiranya dalam rakor pekan lalu.***

Sumber : CAKAPLAH.com

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com