DUH! Anggaran Kemiskinan Capai Rp 500 Triliun hanya Buat Rapat dan Stuban
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 29 Jan 2023
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, detak24.com – Fakta miris diungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang. Alokasi pengentasan kemiskinan capai Rp 500 triliun, namun dipakai untuk rapat dan studi banding (stuban).
“Masih terkesan kita (pemerintah) hanya memelihara orang miskin, bukan mengentaskan kemiskinan,” kata Marwan saat dihubungi, dikutip Ahad (29/01).
Ia mengkritik pemerintah soal anggaran penanganan kemiskinan terbuang sia-sia di sejumlah kementerian/lembaga, hanya terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
Selama ini, katanya belanja sosial memang belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak dan bisa melakukan aktivitas produktif untuk menutupi kebutuhan.
“Belanja sosial kita itu memang belum bisa mendongkrak masyarakat kita dari miskin, menjadi hidup lebih layak” kata Marwan.
Kondisi itu, kata dia, ditambah dengan kementerian/lembaga yang sibuk rapat dengan menghabiskan anggaran besar. Menurutnya, anggaran besar itu lebih baik diberikan kepada masyarakat untuk membantu permodalan.
Marwan mengatakan dari puluhan juta masyarakat miskin yang setiap tahun mendapat bantuan sosial, pasti banyak di antara mereka yang mampu berkembang jika diberi bantuan permodalan yang cukup.
“Anggaran kita terpkai hanya untuk membicarakan dan membahas orang miskin, bukan untuk bantuan. Padahal si miskin itu hanya butuh Rp20 juta saja untuk keluar dari kemiskinan. Yang tidak bisa diangkat, itulah yang baru kita santuni,” katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding.
Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, KL sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Anas dikutip, Ahad (27/01).
“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.(dtc)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
