Unjuk Rasa di DPRD Riau, HMI Desak Evaluasi Total MBG hingga RUU TNI-Polri
- account_circle Redaksi
- calendar_month 1 jam yang lalu
- print Cetak
Mahasiswa HMI Pekanbaru demo di gedung DPRD Riau. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Riau, Jumat (19/06/26).
Dalam aksi tersebut, HMI Pekanbaru menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Riau. Beberapa tuntutan tersebut diantaranya meminta pemerintah mengevaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Evaluasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar program tepat sasaran serta tidak berubah menjadi instrumen pemborosan anggaran negara,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Diki Maulana, Jumat (19/06/2026).
Isu pendidikan juga menjadi prioritas mereka. Kemudian HMI Pekanbaru juga menolak praktik pemborosan anggaran yang tak disertai tata kelola jelas dan mendesak pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya peningkatan kesejahteraan guru honorer di seluruh Indonesia.
“Peningkatan kesejahteraan pendidik merupakan investasi krusial untuk kualitas sumber daya manusia bangsa,” tegasnya.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga mendapat sorotan keras dari mahasiswa tersebut. HMI menuntut pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM, terutama Pertamax, yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah melemahnya daya beli. HMI mengingatkan dampak sosial ekonomi yang bisa memperparah beban keluarga berpenghasilan rendah.
“HMI Pekanbaru menolak terhadap rencana revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang berpotensi memperluas kewenangan kepolisian secara berlebihan. Revisi itu mengancam prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan negara hukum jika tidak melalui proses kajian yang partisipatif,” ungkapnya.
Selanjutnya, HMI menegaskan penentangan terhadap segala bentuk Dwi Fungsi TNI-Polri, yang dinilai kembalinya peran ganda aparat militer dan kepolisian dalam urusan sipil dan bertentangan dengan semangat reformasi.
Massa juga mengecam tindakan intimidasi, diskriminasi, dan pengawasan aparat terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil. Kemudian HMI menuntut penghormatan penuh terhadap kebebasan berpendapat dan perlindungan bagi pekerja media sebagai pilar negara demokratis.
Di ranah layanan publik, HMI mendesak Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, infrastruktur, dan fasilitas kesehatan di seluruh rumah sakit milik provinsi. Tujuannya memastikan terpenuhinya standar pelayanan yang berkualitas, profesional, dan transparan demi kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, HMI Pekanbaru juga menyoroti isu lingkungan hidup. Mereka menyerukan optimalisasi pengelolaan hutan dan lingkungan secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan iklim.
Selain itu, massa mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang selama ini masih terhenti pada tahap draf, sebagai langkah memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.
HMI Cabang Pekanbaru mengimbau seluruh elemen mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam aksi secara tertib dan aman.
“Aksi Nasional Serentak ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk perjuangan kolektif untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada rakyat,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota Komisi I DPRD Riau, Andi Darma Taufik, yang menyambut massa aksi tersebut mengatakan akan menyampaikan semua tuntutan tersebut kepada pimpinan DPRD Riau.
Dikatakannya, tuntutan massa aksi saat ini tidak jauh berbeda dengan unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Mereka menyampaikan terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah saat ini.
“Mereka menyampaikan tuntutan terkait evaluasi total program MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan soal kondisi lingkungan di Provinsi Riau saat ini,” ujar Andi.
Ia menyebut, semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa tersebut nantinya akan disampaikan ke Pimpinan DPRD dan dilanjutkan ke DPR RI serta Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan kewenangan dan tuntutan mahasiswa, seperti diwartakan cakaplah. (*)
Editor : kar
