PT PEU Tak Realisasikan 20 Persen Kebun Masyarakat, Warga Kampar dan Rohul Mengadu ke Gubri
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 12 Apr 2023
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setda Rokan Hulu, M Franovandi yang hadir mewakili Bupati Rokan Hulu menyampaikan terkait realisasi 20 persen hak masyarakat, berada di kabupaten Rohul.
“Maka wilayah dari perusahaan yang HGU nya belum diurus, untuk dapat dijadikan fasilitas 20 persen,” katanya.
Senada, Gubri Syamsuar mengatakan, penyelesaian masalah tersebut harus mencari lahan di wilayah lain, maka hal itu hanya akan menambah permasalahan di wilayah yang baru.
“Jika tidak ada lahan yang memungkinkan, ya apa yang ada saja, seperti lahan yang belum diajukan HGU nya tersebut, Jadi paling cocok satu di wilayah Kampar, satu wilayah di Rohul,” ujarnya.
Gubri menegaskan akan berkomunikasi dengan pemegang saham PT PEU terkait penyelesaian masalah tersebut.
“Kami tetap berupaya memanggil pemegang saham. Karena direktur utama yang hadir pada hari ini tidak memiliki hak menentukan hasilnya, itu harus dari pemegang saham,” sebutnya.
“Harapan saya kedepannya Pemda Rohul dan Kampar menyampaikan laporan selanjutnya, yang berkaitan dengan tindaklanjut kita hari ini. Semoga segera mendapat arahan dalam waktu yang tidak begitu lama,” tutupnya.
Adapun MoU yang pernah dilakukan PT PEU sebagai berikut:
1. Koperasi Produsen Unit Desa Bumi Makmur Sejahtera, No: PEU – HO/X/0108/XII/2022, Desa Kabun dengan Luas 713,82 hektare dan Desa Batu Langkah Besar dengan luas 111,34 hektar.
2. Koperasi Produsen Unit Desa Giti Makmur Jaya, No: PEU – HO/X/0109/XII/2022, Desa Giti dengan luas, 153,28 hektar.
3. Koperasi Produsen Agung Madani Bersama, No: PEU – HO/X/0106/XII/2022 , Desa Sungai Agung dengan luas, 154,57 hektar.
4. Koperasi Produsen Unit Desa Aliantan Albarokah, Desa Aliantan dengan luas, 194, 98 hektar.
Jumlah total, 1.327,99 hektare (20,50 persen) dari total 6.876 hektare. Hingga saat ini fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat dengan total 20 persen tersebut belum terealisasi. Alasannya, pihak PT PEU mengaku masih belum menemukan lokasi untuk dijadikan wilayah kebun masyarakat tersebut.(CAKAPLAH)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
