Kasus Pupuk Subsidi, Polisi Bekuk Tiga Orang di Gudang Arman Siberida Inhu

INHU, detak24com – Polres Inhu ungkap penyelewengan pupuk bersubsidi dengan menangkap tiga tersangka di Desa Tanah Datar, Kecamatan Siberida.

“Tiga orang diamankan berinisial IP alias Iwan, AM alias Man dan NR alias Yayan,” ujar Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Sabtu (08/02/25).

Kapolres mengatakan, ketiga pelaku memiliki peran berbeda. IP yang merupakan warga Lampung adalah supir dump truk yang membawa pupuk, NR selaku pemilik pupuk dan AM selaku pemilik gudang pupuk.

Dijelaskan, penyelewengan pupuk terungkap dari patroli rutin di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Siberida pada Rabu (05/02/205) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

Petugas mencurigai sebuah truk Colt Diesel BE 8641 OW yang membawa pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 9 ton.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa pupuk tersebut hendak dibawa ke gudang milik Arman di Desa Tanah Datar. Polisi langsung bergerak ke gudang itu.

Setelah dicek, dalam gudang ditemukan 27 karung pupuk urea bersubsidi yang diduga dijual secara ilegal. “AR bukan pengecer resmi yang menjual pupuk subsidi,” ungkapnya.

Pengakuan NR, pupuk tersebut didapatnya dari sebuah kelompok tani yang disalurkan melalui KUD di Lampung dan dijual secara ilegal oleh komplotan tersebut.

Pupuk dibeli kepada kelompok tani dengan harga murah Rp 135 ribu per karung. Kemudian pupuk dibawa ke Inhu untuk dijual lagi ke petani dengan harga Rp 250 sampai Rp 260 ribu per karung.

Tindakan para pelaku, lanjut Kapolres dapat menghambat program ketahanan pangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Untuk itu aparat kepolisian akan memperketat pengawasan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan pupuk bersubsidi di wilayahnya,” imbaunya.

Untuk ketiga pelaku dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 1 sub 1e huruf (a) dan (b) UU Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Selain itu, para tersangka juga dikenakan Perpres Nomor 15 Tahun 2011 dan Permendag Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. (Rls)

Editor : kar