Harga TBS Sawit Indonesia Anjlok, Pasca Larangan Ekspor

PEKANBARU, detak24.com – Baru dua hari berlalu pasca pidato Presiden Jokowi perihal penutupan ekspor minyak goreng dan CPO, harga TBS (tandan buah segar) langsung anjlok. Padahal, kebijakan tersebut belum diberlakukan. Diperparah lagi, sebagian besar pemilik PKS menyatakan tutup usaha.

Tujuan dari Pidato Presiden tersebut sesungguhnya adalah “Jeweran” kepada semua stakeholder sawit. Namun sayangnya jeweran tersebut justru berdampak tragis terhadap nasib petani sawit.

Hal ini bermula dari Pidato Presiden Jokowi tentang larangan ekspor migor dan CPO terhitung mulai 28 April 2022 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, KH Suher mengatakan bahwa setelah Presiden menyampaikan pidatonya, harga Tandan Buah Segar (TBS) petani di Riau dan provinsi lainnya langsung rontok dan turun di kisaran Rp200-300/Kg.

Hari ini, Ahad (24/4/2022) bahkan harga TBS Petani sudah turun pada kisaran Rp500-1.500/Kg. Sehingga harga TBS petani saat ini di PKS (pabrik kelapa sawit) berkisar Rp2.200 hingga Rp2.750

“Sungguh terlalu. Bahkan banyak PKS yang sudah mengirimkan pesan WA kepada pemasok TBS bahwa untuk sementara PKS tutup. Entahlah apa yang terjadi. Nanti, penetapan harga TBS petani hari Selasa 26 April mendatang di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Apkasindo akan berjuang keras saat rapat penetapan harga tersebut,” kata Suher.

“Petani sawit Riau berharap kepada Bapak Gubernur Riau, supaya memerintahkan Satgas Pangan Riau untuk merazia PKS-PKS nakal dengan alasan apapun itu. Sebab peraturan Menteri yang mengatur tentang pelarangan ekapor migor dan CPO tersebut masih belum ada, kok malah sudah menjadi modus menekan harga TBS kami petani,” tegas Suher lagi.

Padahal, saat rapat koordinasi 22 provinsi Apkasindo mengenai Pungutan Ekspor (PE) melalui zoom dengan Ketua Umum DPP Apkasindo, sambung Suher petani bersedia dinaikkan Pungutan Eksport (PE) untuk digunakan mensubsidi migor curah 6 bulan kedepannya. Uang PE itu adalah dari para petani.

“Tapi kok malah harga TBS kami dibebankan lagi dengan larangan ekspor ini,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apkasindo Dr Gulat ME Manurung mengatakan, bahwa kondisi ini seharusnya tidak terjadi. Karena Peraturan Menteri sebagai tindaklanjut Pidato Presiden saja belum turun.

“Ini merupakan ulah spekulan, yang mencari untung pasca pidato Pak Jokowi. Ya benar, spekulan TBS dan spekulan CPO sudah bermain dengan menyebarkan WA-WA pembelian TBS Petani untuk hari ini dan besok dengan harga yang sangat rendah,” aku Gulat.

Pihaknyasudah komunikasi ke 22 Ketua-Ketua DPW Provinsi Apkasindo bahwa diketahui hampir semua PKS dari Sabang-Merauke sudah menurunkan pembelian TBS petani 20-40 %. Mirisnya lagi ada beberapa PKS yang sudah membuat pengumuman bahwa untuk beberapa hari kedepan tidak menerima TBS (tutup).

“Ketika Saya tanyakan ke beberapa PKS yang akan tutup tersebut, alasan para manager PKS tersebut hampir sama jawabannya. Yaitu, takut CPO produksi mereka tidak ada yang membeli dan tanki CPO akan penuh. Kalaupun ada yang membeli dengan harga jauh di bawah modal belanja TBS,” kata Gulat.

Apkasindo, sambung Gulat, memaklumi alasan para PKS tersebut, tapi tidak dengan cara membabi-buta seperti ini, semua ada aturannya dan petani sangat dirugikan.

Ia juga meminta Satgas Pangan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung harus segera turun gunung mengaman kebijakan Presiden Jokowi. PKS-PKS nakal harus diperiksa.

“Saya sepakat semua harus diselamatkan, baik migor terkhusus curah, industri sawit, terutama 16 juta petani sawit dan pekerja sawit. Namun semua harus berpatokan kepada aturan. Sekali lagi saya tegaskan, regulasi yang mengatur moratorium ekspor migor dan CPO tersebut belum terbit. Jangan curi star menekan harga TBS petani,” tegasnya.

Yang dilarang ekspor seperti pidato Presiden kan hanya migor dan bahan bakunya, bukan keseluruhan turunan dari CPO. Masih banyak produk turunan sawit lainnya yang bisa diekspor kok malah disebarkan info bahwa semua dilarang ekspor.

Perlu dicatat, sambung Gulat, bisa saja peraturan Menteri Perdagangan atau Menteri Perindustrian tentang larangan ekspor tidak perlu diterbitkan karena situasi migor sudah membanjiri pasar 2-3 hari kedepan. Khususnya migo curah (yang disubsidi), jadi jangan panik dulu.

“Saya yakin dan percaya, Presiden akan mengambil langkah terbaik dalam waktu dekat. Untuk itu kepada semua PKS supaya menahan diri tidak menjatuhkan harga TBS petani. Pabrik migor supaya memacu produksi migor terkhusus jenis curah. Juga segera berkoordinasi dengan distributor, baik D1 maupun D2. Supaya ketersediaan migor curah benar-benar tersedia seperti sebagaimana keinginan Presiden Jokowi,” sarannya.

Jadi gak ada pilihan ‘obatnya’ ada di para produsen migor dan PKS. Bila perlu pabrik migor bekerja 24 jam untuk menyelamatkan masa depan sawit Indonesia, dan ita berpacu dengan waktu.

“Kita lihat saja hari Senin besok, tender CPO di KPBN, apakah ada perusahaan yang mengikuti tender dan bagaimana harga penawaran CPO. Ini juga akan menjadi jawaban dari isi pidato Presiden Jokowi,” tukasnya.(riaulink)

Editor : Kar