Diklaim Tak Terbukti, Kejati Riau Hentikan Proses Hukum Kasus Korupsi PT PHR
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24com – Kejati Riau hentikan pengusutan dugaan manipuasi tender geomembrate di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Alasannya, tidak ditemukan perbuatan melawan hukum.
Dugaan manipulasi dilaporkan oleh anggota DPR RI, Hinca Ikara Putra Panjaitan ke Kejati Riau pada Rabu (26/6/2024). Laporan diserahkan langsung ke Kajati Riau, Akmal Abbas. Laporan itu didisposisikan ke Bidang Pidana Khusus Kejati Riau untuk ditelaah.
Untuk menguatkan tudingannya, Hinca menyerahkan dua bundel dokumen ke Kejati Riau, sebagai bukti pendukung pada Jumat (19/7/2024). Masing-masing bundel memiliki 47 dan 470 halaman.
Pengusutan di Kejati Riau diketahui dalam tahap Surat Perintah Tugas (Sprintug). Dalam tahap itu, tim melakukan klarifikasi dan penelaahan terhadap bukti pendukung. Hasilnya tidak ditemukan perbuatan melawan hukum.
“Tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum,” ujar Kajati Riau, Akmal Abbad melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, Jumat (13/09/24).
Zikrullah mengatakan, kesimpulan itu diambil pada beberapa waktu lalu dan sudah disampaikan ke ke pimpinan. “Itu juga sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung,” tegas Zikrullah.
Informasi dihimpun, proyek geomembrane dikerjakan pada tahun 2023 lalu senilai Rp 200 miliar. Pada pelaksanaan lelang diduga ada penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Yakni akibat penerimaan material yang tidak sesuai spesifikasi oleh PT PHR dari PT Total Safety Energy.
Salah satu penyimpangannya tentang pemalsuan dokumen. Hal ini diperkuat adanya surat dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menegaskan tidak pernah menerbitkan laporan hasil uji tertentu. (*)
Reporter : Dion
Editor : kar
