KISRUH BUPATI MERANTI, Pemprov Riau Tantang Pemkab Buka Data Bankeu

MERANTI detak24.com – Pemkab Kepulauan Meranti diminta jangan menutup-nutupi bantuan keuangan (Bankeu) yang dikucurkan Pemprov

Cukup banyak bantuan keuangan yang telah dikucurkan Pemprov Riau kepada kabupaten termuda di Riau itu. Namun bantuan tersebut dianggap terlalu sedikit oleh Pemkab Kepulauan Meranti.

“Iya, Pemkab Meranti jangan menutup mata dari bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Pemprov Riau melalui APBD Provinsi Riau,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Erisman Yahya, Senin (14/11/22).

Erisman menegaskan, Pemprov Riau telah banyak memberikan bantuan ke Pemkab Kepulauan Meranti. Dimana bantuan tidak hanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK), tapi banyak lagi bantuan-bantuan yang dikucurkan ke Pemkab Kepulauan Meranti.

“Jadi kalau bicara apa yang diterima oleh Meranti dari Pemprov Riau tidak hanya BKK, tapi banyak lagi. Bappedalitbang Riau sudah sampaikan bahwa untuk tahun 2022 saja lebih dari Rp130 miliar bantuan Pemprov Riau ke Pemkab Kepulauan Meranti,” tegasnya. 

Bahkan, Erisman mempersilahkan Pemkab Kepulauan Meranti buka data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Riau.

“Kalau mereka mau buka-bukaan data, silahkan datang ke Bappedalitbang Provinsi Riau dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. Karena tidak ada gunanya berpolemik di media (saling adu argumen),” ujarnya.

“Kalau Pemkab Meranti memang punya niat baik, datang saja, Pemprov Riau sangat terbuka dan transparan. Lebih baik kita bersinergi, karena tak ada gunanya bertelagah yang tak ada manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,” tukasnya. 

Sebelumnya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Kepulauan Meranti Afrinal Yusran kembali memberikan klarifikasi terkait pernyataan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Riau Erisman Yahya yang mengatakan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau yang disalurkan ke Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp22.186.552.000.

Yusran mengaku angka yang disebutkan itu tidak sesuai data. Menurutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1651./II/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 2/1/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani Gubernur Syamsuar tertanggal 2 November 2022, tertera jelas alokasi untuk Meranti sebesar Rp3.860.000.000.

Dengan rincian sebagaimana tertuang pada lampiran II.A, untuk Gaji Guru Bantu sebesar Rp1.560.000.000. (Rp.2.000.000,- x 12 Bulan x 65 orang).

Kemudian pada lampiran II.B, bantuan untuk kecamatan sebesar Rp. 900.000.000. (Rp.100.000.000,- x 9 Kecamatan).

Sedangkan pada lampiran II.C, bantuan untuk rumah layak huni sebesar Rp. 1.400.000.000. (Rp.70.000.000,- x 20 Rumah).

“Bisa dihitung dengan jelas total Bankeu Provinsi Riau tahun 2022 yang masuk ke kas daerah hanya Rp 3.860.000.000. Dari mana datangnya angka yang disebutkan Kadis Kominfotik Riau itu,” tanya Yusran, Ahad (13/11/2022) di Selatpanjang.

Dikatakannya lagi, perlu dibedakan antara Bankeu yang ditransfer langsung ke kas kabupaten dengan kegiatan di masing-masing OPD Pemprov Riau. Seperti bantuan BPJS, keluarga miskin, infrastruktur dan sebagainya.

“Kalau yang masuk ke APBD Meranti itu hanya Rp3,8 miliar saja. Jadi harus dibedakan mana Bankeu dan mana kegiatan provinsi atau alokasi dana pembangunan. Kita pun maklum, mungkin Erisman baru menjabat, atau karena disodorkan dari berbagai data gabungan,” terangnya.

Lebih jauh disebutkan Yusran, data yang dijelaskannya bersumber dari data Bappedalitbang dan BPKAD Meranti dan berdasarkan keputusan yang ditandatangani oleh Syamsuar selaku Gubernur Riau.

“Data itu jelas valid karena yang mengeluarkannya Pemprov Riau dan dibagikan ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Riau. Makanya kita bingung, Kadis Kominfotik Riau itu bicara pakai data yang mana,” sebutnya.

Dia meneruskan, berdasarkan keputusan itu juga Bankeu Provinsi Riau juga disalurkan untuk pelaksanaan MTQ Riau di Rokan Hilir sebesar Rp7.500.000.000 dan bantuan untuk Porprov Riau di Kuansing sebesar Rp15.000.000.000.

Bahkan pada lampiran II.F ada Bankeu pengadaan alat Antropometri sebesar Rp. 12.779.720.465, untuk 8 kabupaten/kota. Yakni Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Kuansing, Pelalawan dan Rokan Hulu serta Kota Dumai dan Pekanbaru.

Diketahui saat ini APBD Provinsi Riau hampir mencapai Rp10 triliun atau tepatnya Rp9.8 triliun. Data itu didapat dari pernyataan Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto sebagaimana dirilis sejumlah media, Jumat (11/11/2022) lalu.

Yusran melanjutkan, semenjak dilantik sebagai Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil langsung menjalin komunikasi dengan Gubernur Riau di kediamannya. Kemudian pertemuan dilanjutkan saat Masrul Kasmy menjabat sebagai Plt. Sekda Riau di tahun 2021. Upaya itu terus dilakukan berulang kali dengan mengharapkan ada alokasi anggaran yang lebih untuk Meranti sebagai kabupaten termuda dan termiskin di Riau.

“Apalagi sesuai data BPS, tingkat kemiskinan di Meranti mencapai 25,86 persen sejak pandemi Covid-19. Ini jelas salah satu indikator yang harus dipertimbangkan Pemprov Riau dalam pembagian anggaran,” ujarnya.

“Sekali lagi kami tegaskan Pak Gubri adalah milik masyarakat Riau dan tidak ada masalah pribadi antara Pak Bupati Meranti dan Pak Gubernur Riau. Ini murni bentuk protes dalam pembagian anggaran,” pungkasnya.***

Sumber : CAKAPLAH.com

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com