Mewah! Diskominfotik Anggarkan Videotron Rp2,9 Miliar, Ini Kata Fitra Riau

PEKANBARU, detak24.com – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyoroti anggaran pengadaan videotron yang diwacanakan Diskominfotik Riau di APBD P 2022. Pengadaan sebesar Rp2,9 miliar itu dinilai sangat tidak jelas fungsi dan kegunaannya.

Manager Advokasi Fitra Taufik mengatakan, videotron yang ada saat ini yang terletak di Jalan Sudirman juga tidak memberikan efek sarana informasi yang utuh bagi publik. Terlihat, videotron yang di pampang di depan kantor Gubenur Riau juga hanya berisi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepala daerah saja.

“Seharusnya informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi utuh yang bukan hanya berisi pada video kegiatan pencitraan kepala daerah melainkan informasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi yang misalnya dengan anggaran publik, pertanggung jawaban dan pemanfaatan pelaksanaan anggaran, informasi belanja per OPD atau informasi terkait dengan perizinan di sektor Sumber Daya Alam, yang diumumkan secara baik melalui konten yang ada di videotron tersebut,” papar Taufik, Jumat (23/9/2022).

Seharusnya, kata Taufik, videotron yang ada saat ini harus dioptimalkan dahulu terkait penyajian informasi. Jangan menambah pengadaan saja, tapi yang ada saat ini juga masih butuh evaluasi.

“Pertanyaan saya apakah pernah Dinas Kominfo melakukan sedikit survey kepada publik Riau apakah urgensi pembangunan videotron tersebut sebelum diwacanakan akan ada penambahan unit lagi,” kata dia.

“Setahu saya itu tidak pernah dilakukan oleh Kominfo sendiri dan tak pernah terdengar artinya pengadaan videotron ini hanya terkesan proyek tanpa dasar dipikirkan asas kebermanfaatannya,” tambah dia.

Ia menyebut, sarana publikasi lain selain videotron yang ada saat ini yang dimiliki oleh pemerintah, seperti website dan kanal aplikasi menunjang informasi publik masih butuh peningkatan yang lebih baik terkait sarana informasi.

“Contoh website riau.go.id yang bisa diakses publik baru hanya mengupdate dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan anggaran saja. Bagaimana dengan informasi sumber daya alam, perizinan data izin dan termasuk dengan jumlah kawasan yang saat ini dikelola oleh perusahan HTI maupun perkebunan dan pertambangan, sampai saat ini juga belum teroptimalkan dengan baik,” kata dia.

“Contoh saja wacana satu data Riau yang mana sudah ada pergubnya tapi masih mandek publik juga masih belum bisa melihat dan melakukan akses terkait dengan informasi di sektor SDA itu dalam kanal rumah data Riau tersebut,” tambah dia.

Menurut Fitra, alangkah baiknya Kominfo lebih memaksimalkan sarana informasi yang dimiliki saat ini, dioptimalkan dan ditingkatkan secara baik. Fitra meminta buat inovasi yang bisa mengangkat peringkat Riau sendiri di kancah nasional dan internasional.

“Para kepala dinas seharunya berpikir bagaimana bisa mendatangkan inovasi dan prestasi yang baik untuk mengangkat prestasi gubenur di kancah nasional maupun internasional. Kalau inovasi sarana publikasi yang ingin dibangun manfaatkan ranah informasi yang ada terkait dengan konten informasi proaktifnya yang ingin disebarkan,” kata dia.

Sehingga, lanjut dia, pusat akan menilai Riau sudah baik dari tata kelola keterbukaan informasinya. Tapi, kata dia, sampai kini masih butuh peningkatan lainnya yang harus dibenahi oleh pemerintah.

“Pak gubenur dan pak Sekda harus bijak juga sebagai pengguna anggaran. Sebelum pembahasan di DRPD seharusnya menyisir dahulu kegiatan per OPD, jangan sampai ada titipan gelap dalam APBD Perubahan 2022 ini,” jelas dia.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com