Presiden Jokowi Tutup Ekspor CPO dan Migor, Mulai 28 April
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 23 Apr 2022
- print Cetak
Presiden Jokowi saat menyidak minyak goreng
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, detak24.com — Presiden Jokowi menutup ekspor CPO dan minyak goreng (migor) mulai Kamis (28/4). Hal itu ia putuskan dalam rapat bersama sejumlaah menteri.
Dilansir dari dari cnn.com, Sabtu (23/04/22), presiden memutuskan untuk menutup kran keluar migor dan bahan mentah CPO menyikapi kelangkaan sembako tersebut sejak beberapa bulan terakhir. Ini juga sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang kesusahan mendapatkan migor serta harganya yang tinggi melambung.
“Pada rapat bersama jajaran menteri, saya putuskan melarang ekspor CPO serta minyak goreng mulai Kamis 28 april 2022. Kebijakan ini berlak sampai batas waktu yang ditentukan,” katanya Jumat (22/4).
Jokowi menyatakan keputusan itu dilakukan supaya pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dan harganya murah. Harga minyak melesat sejak Agustus 2021 lalu, yang dari yang awalnya hanya Rp14 ribu per liter menjadi Rp20 ribu. Pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng.
Pertama, meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana Rp14 ribu per liter di ritel dan pasar tradisional secara bertahap pada Januari-Juni 2022. Total minyak goreng yang digelontorkan Rp2,4 miliar liter.
Untuk menyediakan minyak goreng ini pemerintah menggelontorkan subsidi Rp7,6 triliun yang diambilkan dari dana perkebunan kelapa sawit
Kedua, menerapkan kewajiban bagi produsen memasok minyak goreng di dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen dari total volume ekspor mereka dengan harga domestik (DPO) mulai 27 Januari lalu. Dengan kebijakan itu harga eceran tertinggi ditetapkan menjadi tiga.
Yaitu; minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter. Harga mulai berlaku 1 Februari 2022.
Meskipun pemerintah sudah jungkir balik mengendalikan harga minyak goreng, yang terjadi malah sebaliknya; muncul masalah baru. Untuk kebijakan satu harga Rp14 ribu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menyebut kebijakan itu membuat masyarakat menyerbu minyak goreng di ritel.
Akibatnya, minyak goreng jadi langka di pasaran. Pun begitu dengan kebijakan DMO dan DPO.
Karena tak efektif, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru; mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng premium dan menyerahkan harganya ke mekanisme pasar dan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah jadi Rp14 ribu per liter.
Setelah kebijakan itu dikeluarkan, harga minyak goreng kemasan melesat jadi sekitar Rp25 ribu per liter. Pun begitu dengan minyak goreng curah. Meski HET sudah ditetapkan Rp14 ribu per kg, sampai saat ini harga minyak goreng curah masih di atas Rp22 ribu per liter.
Di tengah masalah minyak goreng yang belum kelar itu, muncul masalah baru. Yakni, korupsi fasilitas pembiayaan ekspor minyak sawit mentah. Kasus dugaan korupsi tersebut diungkap oleh Kejaksaan Agung.
Mereka telah menahan empat tersangka terkait kasus tersebut. Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan berinisial IWW, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, General Affairs PT Musim Mas berinisial PT, dan Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan para tersangka ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Kejagung.(cnn)
Editor : Kar
