KORUPTOR Pupuk Subsidi di Kampar Dihukum 7 Tahun, Begini Vonis Lengkapnya!
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 16 Mar 2024
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KAMPAR, detak24com – Pengadilan Tipikor memvonis koruptor pupuk subsidi Naufal Rahman dengan penjara 7 tahun. Terdakwa terbukti korupsi pupuk subsidi tahun 2020-2021 di Kabupaten Kampar.
Koruptor pupuk subsidi tersebut merupakan pengurus/penanggung jawab Kios Pupuk Lengkap (KPL) UD Lima Tuntuo Tani dan 3 kios lain yang diatasnamakan orang lain, yaitu Kios UD Tiga Putri Tani, Kios UD Kurnia Mandiri Tani dan UD Madani Tani Jaya.
Dia terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Majelis hakim yang diketuai Salomo Ginting juga menghukum koruptor pupuk subsidi itu membayar denda sebesar Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 6.883.736.06 dan sebesar Rp 50 juta telah dikembalikan.
Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, harta benda Naufal disita dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Jika tak mencukupi diganti penjara selama 3 tahun.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kampar, Marthalius membenarkan hukuman itu.
“Pembacaan putusan kemarin (Jumat),” ujar Marthalius, Sabtu (16/03/24).
Selain Naufal, kata Marthalius, hakim juga memvonis dua ASN yakni Gustina selaku Koordinator Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Kecamatan Kuok sekaligus Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kuok serta Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Darmansyah.
“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Gustina dan Darmansyah masing-masing selama 1 tahun dan denda Rp 100 juta subsidair 1 bulan kurungan,” kata Marthalius.
Hukuman hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Naufal sebelumnya dituntut 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Naufal dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 7.352.976.386 subsider 5 tahun penjara.
Sementara Gustina dan Darmansyah dituntut masing-masing dengan pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp500. Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan 3 bulan kurungan.
Terdakwa Naufal disebut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea, NPK, SP-36, Za dan Organik Granul.
Penyaluran pupuk itu tidak sesuai peruntukkannya kepada kelompok tani/petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2020 dan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Pupuk Bersubsidi untuk tahun 2021.
Dari pelaksanaan itu, Naufal membuat laporan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Calon penerima pupuk juga tidak diverifikasi dengan benar oleh terdakwa Gustina dan Darmansyah selaku Tim Verifikator di Kecamatan Kuok.
Perbuatan itu menguntungkan pribadi dan korporasi. Hal itu mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 7,3 miliar lebih berdasarkan audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi Riau, dikutip detak24com dari CAKAPLAH. (*/Berita)
Editor : Kar
Terima kasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
