Pegawai Dapur MBG di Probolinggo Sebut Rakyat Jelata Kurang Bersyukur
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 18 Mar 2026
- print Cetak
Ilustrasi stop program MBG. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PROBOLINGGO, detak24com – Seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Purbalingga dipecat usai menyindir ‘rakyat jelata kurang bersyukur’ dalam statusWA.
Status Wa tersebut lengkapnya berbunyi, ‘Peregangan sik, sebelum menghadapi komentar rakyat jelata yang kurang bersyukur’. Kemudian menyebar luas setelah diunggah ulang oleh akun media sosial lokal.
Usai menjadi sorotan publik, pegawai SPPG tersebut pun menyampaikan permohonan maaf melalui unggahan klarifikasi.
Mengenai postingan saya yang pada akhirnya membuat gaduh, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyadari dan mengakui bahwa apa yang telah saya tulis memanglah tidak benar,” tulisnya, melansir detikjateng.
Ia juga mengakui penggunaan bahasa dalam status tersebut tidak pantas, serta berjanji menjadikannya sebagai pelajaran agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi.
Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Purbalingga Mei Sandra membenarkan kejadian tersebut. Status WA itu dibuat oleh relawan di salah satu SPPG di wilayah Purbalingga.
Betul relawan tersebut dari salah satu SPPG di Kabupaten Purbalingga, yaitu SPPG Purbalingga Karangreja Tlahab Lor 1, Yayasan Samingah Mendidik Indonesia. Dibuat tanggal 15 Maret sekitar pukul 19.30 WIB,” kata Mei.
Ia menjelaskan sebagai tindak lanjut, pegawai tersebut telah dijatuhi sanksi berupa pemberhentian serta diminta membuat video permohonan maaf kepada masyarakat.
Tindak lanjutnya adalah relawan tersebut diberi sanksi diberhentikan dari SPPG dan membuat video permohonan maaf kepada masyarakat,” ujarnya.
Mei juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan menilai peristiwa itu tidak mencerminkan standar pelayanan yang seharusnya.
Menurutnya, kejadian ini akan menjadi evaluasi agar seluruh SPPG di wilayah tersebut dapat meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) serta menjaga etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (*)
Editor : Kar
