Hastag #KawalPutusanMK Menggema di Tengah Isu Upaya Penjegalan
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 21 Agt 2024
- print Cetak
Oplus_131072
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, detak24com – Putusan MK pada Selasa (20/08/24) siang yang mempermudah syarat pencalonan pada Pilkada 2024, disambut gembira banyak kalangan.
Namun, beberapa jam kemudian muncul isu tentang adanya upaya menjegal atau menganulirnya. Sejak Selasa malam, berkeliaran undangan mengatasnamakan Badan Legislatif (Baleg) DPR yang mengundang anggotanya untuk rapat membahas UU Pilkada pada Rabu (21/08/24).
PDIP mempertanyakan mengapa tiba-tiba direvisi. Pembahasan ini diduga berpotensi menganulir putusan MK. Selain itu, juga muncul isu penjegalan putusan MK lewat jalur Perppu, sehingga putusan MK tak bisa dipakai pada pilkada tahun ini.
“Saya mendapatkan informasi bahwa ada rapat Baleg tentang revisi UU Pilkada itu tanggal 21 Agustus dan rapat Panja RUU Pilkada di hari yang sama. Di sini perlu kita sampaikan bahwa jangan coba ada yang mempermainkan kedaulatan rakyat,” ujar Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (20/08) malam.
“Apa yang sudah diputuskan MK melalui putusan Nomor 60 dan 70 harus kita hargai dan hormati. Karena di sinilah kedaulatan rakyat untuk menjaga demokrasi yang ada,” ucap Ronny.
“Kok tiba-tiba ada [pembahasan] RUU Pilkada? Dalam hal ini, kan, tidak ada. Padahal sudah diuji di MK. Kok tiba-tiba ada RUU Pilkada?” imbuhnya.
Tak cuma PDIP yang gelisah atas upaya penjegalan itu, sejumlah elemen masyarakat mengungkapkan kekhawatiran mereka di media sosial. Beberapa orang mengunggah undangan rapat Baleg DPR sejak pagi hingga malam tentang revisi UU Pilkada.
Mereka menyerukan gerakan mengawal putusan MK agar tak dijegal dengan tagar #KawalPutusanMK dan #KawalMK. Alhasil, tagar itu kini menjadi trending topic di Twitter.
Dua Putusan Penting MK
Putusan penting yang diketok MK pada Selasa kemarin adalah Putusan 60 yang menyetarakan syarat pencalonan kepala daerah dari parpol dengan syarat pencalonan dari jalur independen — hal yang lebih mudah dibanding syarat sebelumnya di UU Pilkada.
Putusan ini menjadi angin segar bagi PDIP dan Anies Baswedan yang sebelumnya terkunci tak dapat tiket Pilkada Jakarta.
Lalu, Putusan 70 soal usia cagub minimal 30 tahun saat penetapan. Putusan ini memupus harapan Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, maju pilkada karena usianya belum cukup.
“Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 adalah putusan progresif yang jadi angin segar bagi praktik demokrasi yang sehat dan menawarkan keragaman pilihan politik bagi pemilih, ” puji pengamat kepemiluan Titi Anggraini.
“Putusan MK juga memperkuat peran dan fungsi kaderisasi politik oleh partai kita. Mestinya semua pihak apresiasi putusan ini,” lanjutnya.
Titi juga meminta masyarakat mengawal agar putusan itu bisa diaplikasikan tahun ini dan tidak “masuk angin”, dikutip detak24com dari kumparan. (*)
Editor : kar
