UPDATE Sidang Muhammad Adil : Cari Aman, Terdakwa Simpan Uang Setoran OPD di Rekening Ajudan

PEKANBARU, detak24com – Upaya mencari aman, Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil menyimpan uang setoran OPD dalam rekening ajudan. 

Ia memerintahkan ajudannya bernama Restu Prayogi untuk membuka sejumlah rekening bank. Rekening itu untuk menyimpan potongan 10 persen dari UP dan GU sebagai uang setoran OPD.

Mengenai trik Muhammad Adil menyimpan uang setoran OPD, diungkapkan Yogi ketika menjadi saksi dugaan korupsi pemotongan UP dan GU dengan terdakwa untuk Muhammad Adil di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (08/11/23). Yogi bersaksi bersama Fadil Maulana selaku pengawal Muhammad Adil, dan sejumlah saksi lainnya.

Yogi menjelaskan, ia beberapakali diperintah oleh Muhammad Adil untuk menjemput uang kepada kepala OPD. Jumlah uang yang dijemput bervariasi, dari puluhan hingga ratusan juta. Di antaranya dari Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, Plt Kepala Dinas Sosial Syukri, Plt Kadipora, Juwita Ratnasari dan lainnya.

Setelah uang setoran OPD diambil, Yogi mengaku langsung pergi ke rumah dinas bupati di Jalan Dorak, Selatpanjang. Uang yang diambil langsung diberikan kepada Muhammad Adil. “Saya tidak tahu sumber (uang). Saya hanya disuruh mengambil saja,” kata Yogi, dikutip Kamis (09/11/23).

Selain menjemput uang, Yogi juga membuka empat rekening bank atas nama Restu Prayogi untuk menyimpan uang setoran OPD. Tiga rekening digunakan untuk menyimpan uang milik Muhammad Adil, sedangkan satu rekening lainnya murni milik Yogi untuk pembayaran gajinya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Yogi tentang kepemilikan rekening tersebut. “Tujuan membuka rekening untuk mempermudah penyimpanan uang GU dan UP?” tanya JPU dibenarkan saksi.

Menurutnya, pembuatan rekening itu juga agar transaksi yang dilakukan Muhammad Adil tidak terpantau oleh Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di KPK. “Buat rekening agar (transaksi) tidak terpantau LHKPN,” kata Yogi menirukan perintah Muhammad Adil.

Tidak jarang, Yogi juga mengirimkan uang kepada Muhammad Adil melalui rekening yang dibuatnya. Namun, jumlah uang yang dikirim dipecah-pecah dalam jumlah kecil sesuai perintah Muhammad Adil. 

OPD juga dibuat seolah berutang kepada Muhammad Adil. Peminjaman dilakukan melalui Yogi dengan potongan pinjaman sebesar 10 persen dan utang itu dibayar ketika UP dan GU cair. “Misalnya, dipinjam Rp 50 juta, nanti diberi Rp 45 juta. Pembayaran ditagih saat UP dan GU,” kata Yogi.

Menurut Yogi, uang yang dipinjam itu berasal dari Muhammad Adil. Uang itu diserahkan kepada Yogi untuk selanjutkan diberikan kepada OPD yang meminjam. “Uang diambil dari ruang kerja,” ungkap Yogi.

Muhammad Adil juga menelpon Yogi siapa saja dinas yang meminjam uang kepada dirinya. Setelah mengetahui dinas tersebut, Muhammad Adil meminta agar Yogi mengambil uangnya yang telah dipinjam.

“Dia (bupati) bertanya, dinas-dinas mana saja yang pinjam uang melalui saya. Saya sebutkan orang-orang yang meminjam. Terus dia (bupati) bilang, dinas ini sudah GU, nanti ambilkan uang saya,” tutur Yogi menceritakan percakapannya dengan Muhammad Adil.

“Terus tanya lagi, siapa lagi (yang minjam), saya sebut Setwan. Terus dibilang kalau itu belum cair GU-nya,” kata Yogi.

Yogi mengungkapkan utang diberikan sebelum pencairan. “Setelah pencairan dibalikkan, sumber dari UP dan GU. Semua seperti itu,” pungkas Yogi.

Mengenai utang tersebut, JPU KPK, Budiman Abdul Karim, menduga hal itu dilakukan seolah-olah utang. “Dengan kata lain, kami menduga uang tersebut diberikan seolah-olah utang. Padahal itu uang yang telah dikumpulkan mereka,” ungkap Budiman.

Sementara, Fadil Maulana dalam keterangannya menyebut, dirinya bertugas sebagai pengawal pribadi M Adil pada 2022. Ia menyebut, pernah diberikan catatan oleh M Adil yang berisi catatan nama-nama kepala OPD dan camat di Kepulauan Meranti.

“Ada 17 orang, 9 camat, dan sisanya kepala OPD,” kata Fadil.

“Saya dikasih catatan, saya bilang Pak saya mohon petunjuk. Dijawab (bupati), hubungi saja (nama-nama di catatan),” kata Fadil.

Setelah mendapat catatan itu, Fadil mengaku langsung menghubungi nama-nama yang tertulis. Di antaranya ada Kepala Dinas Kependudukan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Penanaman Modal, Kepala Dinas Perkim dan lainnya.

“Saya disuruh datang ke kantor masing-masing,” ucapnya.

Fadil menyatakan awalnya tidak mengetahui kalau kepala dinas tersebut memberi uang karena uang dibungkus dengan amplop. Hal itu baru diketahuinya setelah Muhammad Adil meminta Fadil mengumpulkan semua pemberian dari kepala dinas.

“Ada juga yang langsung ke rekening bupati. Saya tahu (uang) karena Pak Bupati perintahkan agar segera kumpulkan. Setelah itu, uang saya masukkan di tas punggung, dan disimpan di rumah dinas bupati. Saat Pak Bupati kembali dari luar kota, saya kasihkan,” pungkas Fadil dikutip dari CAKAPLAH. ***

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com