Mantan Komandan GAM Minta Ketua DPRA Jangan Asal Bicara Terkait Internal Pemprov Aceh
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 20 Feb 2025
- print Cetak
Mantan komandan GAM, Jafar Maheng. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANDA ACEH, detak24com – Mantan komandan GAM yang juga ketua Kelompok Tani Maheng, Jafar Maheng minta ketua DPR Aceh tak asal bicara terkait persoalan internal Pemprov.
Jafar Maheng mengatakan salah satu kritik Ketua DPR Aceh di salah satu media, terkait pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekdaprov Aceh.
“Sebenarnya Ketua DPR Aceh harus menjadi pendingin menjelang bulan Ramadan, apalagi sudah dekat meugang,” ujar Jafar Maheng, Kamis (20/02/25).
Dia mengaku sangat kecewa dengan statement ketua DPR Aceh di depan publik. Menurutnya etika sebagai ketua DPR Aceh berkonsultasi dulu dengan Muallem dan Dek Fadh, apa lagi satu partai dengan Gubernur.
“Statement ini menunjukkan kita tidak solid dan tidak baik bagi sebuah jalannya pemerintahan (good government). Ketua DPR Aceh tidak boleh merasa memenangkan Mualem-Dek Fadh sendiri. Karena kita cek hasil pemilu di kecamatan domisili (Samalanga) Ketua DPR Aceh Muallem-Dek Fadh kalah,” sebut Jafar.
Sebelumnya, pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Demikian disampaikan Ketua DPRA Zulfadli AMd, Rabu (19/02/25). Menurut Zulfadli, pengangkatan Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh cacat prosedur, sehingga tidak sah, dan batal demi hukum.
Politisi Partai Aceh tersebut mengatakan proses penerbitan SK seharusnya berdasarkan perintah dari Gubernur Aceh dan Sekda Aceh. Akan tetapi penerbitan SK terhadap Alhudri tidak melalui proses tersebut.
Kemudian, penerbitan SK kepada mantan Kadis Pendidikan Aceh tersebut tidak melalui telaah staf. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak adanya paraf Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) dan Asisten III Setda Aceh pada lembaran surat keputusan. Karena SK itu tidak menggunakan paraf BKA, maka kop surat bukan dari Badan Kepegawaian Aceh.
“Hasil penelusuran yang saya lakukan, BKA tidak pernah memproses SK yang diserahkan Wagub Dek Fadh kepada Alhudri,” tutup Zulfadli. (*)
Pewarta : Alvian
Editor : Kar
