LIMA Ribuan Lebih Warga Meranti Jadi Pengangguran, Pasca Honorer Dirumahkan

Saat ditanyakan minat masyarakat untuk mengurus pinjaman tanpa bunga tersebut, Tengku Arifin mengatakan saat ini memang belum ramai, namun ia enggan mengatakan jika hal itu sepi peminat.

“Untuk pinjaman modal usaha tanpa bunga tersebut, saat kami tanyakan ke pihak Bank baru 2 pelaku UMKM saja yang mengurusnya, bukan sepi peminat mungkin saja ada berkas yang harus diverifikasi atau sebelumnya mereka sudah melakukan pinjaman,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra saat dikonfirmasi mengatakan banyaknya pengangguran salah satunya disebabkan oleh tenaga honorer yang dirumahkan pemerintah daerah.

“Yang pertama kita perlu mencari penyebab bahwa penyebab pengangguran itu salah satunya dapat dipastikan banyaknya tenaga honorer yang diberhentikan. Oleh karena itu kita minta pemerintah daerah mencari solusi untuk mengurangi angka pengangguran dari mereka para honorer yang dirumahkan. Salah satunya coba cari celah untuk membukakan lapangan pekerjaan di Kepulauan Meranti,” kata Dedi Putra.

Terkait solusi pelatihan bagi para pencari kerja kata Dedi, pemerintah daerah juga diminta untuk memikirkan solusi penempatan bagi mereka. Untuk pinjaman modal tanpa bunga, pemerintah juga perlu memastikan sampai dimana modal itu bergulir.

“Para pencari kerja itu tidak semuanya minat untuk berbisnis. Oleh karena itu pelatihan yang dibuat harus dipikirkan juga outputnya. Setelah selesai pelatihan mau ditempatkan dimana, jangan hanya melakukan pelatihan namun setelah itu tidak tahu mau ditempatkan dimana. Untuk pinjaman modal tanpa bunga juga bagus, namun harus dipastikan juga setelah modal itu digulirkan sejauh mana pemerintah daerah bisa memastikan mereka menggunakan modal itu. Apakah menaikkan pendapatan atau mendapatkan keuntungan, karena tidak semuanya yang suka dan bisa berbisnis,” ujarnya.

Terkait pinjaman yang masih minum itu lah dilemanya. Mungkin para pelaku UMKM takut dengan kondisi saat ini, kalau banyak penjual dari pembeli kan tak masuk akal juga. Makanya perlu OPD terkait memberikan usulan kepada bupati untuk memberikan solusi dan ini butuh waktu yang tidak singkat,” ujarnya lagi.

Politisi PPP itu juga minta kepada OPD terkait untuk memastikan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan adalah warga tempatan.

“Apalagi di Kepulauan Meranti ini minim lapangan kerja karena ketersediaan perusahaan juga sedikit. Untuk itu
dinas terkait juga memastikan perusahaan yang ada merekrut tenaga kerja lokal sebanyak 75 persen, perdanya sudah ada, saya ketua pansus nya dulu tahun 2012,”  imbuhnya.(halloriau)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com