Korban Banjir Wera Bima Terlantar, Alokasi BTT Rp 500 M Malahan untuk RSUP
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
- print Cetak
Korban banjir di Wera, Bima masih bertahan di lokasi bekas bencana. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BIMA, detak24com – Delapan bulan berlalu sejak banjir bandang menerjang wilayah Wera – Ambalawi, Kabupaten Bima pada 2 Februari 2025. Namun, luka dan penderitaan masyarakat terdampak belum juga sembuh.
Tujuh nyawa melayang, puluhan rumah hanyut, dan infrastruktur jalan rusak parah. Hanya saja, hingga kini belum nampak penanganan serius dari Pemerintah Provinsi NTB.
Baca juga : Heboh Polwan Bunuh Suami, Leher Korban Terikat di Bawah Batang Kayu
Warga terdampak banjir masih bertahan di lokasi seadanya, tanpa kepastian relokasi, bantuan perbaikan rumah, ataupun dukungan kebutuhan dasar.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua PW Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) NTB, Muhammad Rizal Ansari.
Dalam pernyataannya kepada media, Fauzan menyayangkan sikap diam dan tidak responsif Pemprov NTB. Khususnya Gubernur NTB dan DPRD NTB, dalam merespons tragedi kemanusiaan ini.
“Ini bentuk kelalaian yang fatal. Rakyat menderita, tapi Pemprov justru sibuk mengalihkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 500 miliar untuk membayar utang RSUP, bukan untuk tanggap darurat korban banjir,” tegas Rizal, Kamis (25/09/25).
Menurut SEMMI NTB, penggunaan Dana BTT seharusnya fokus pada penanganan bencana alam, apalagi bencana tersebut telah menyebabkan korban jiwa dan kerugian besar bagi masyarakat.
“BTT itu sifatnya darurat. Tapi dalam kasus ini, justru digunakan untuk sesuatu yang tidak bersifat mendesak bagi masyarakat luas. Sementara warga Wera-Ambalawi ditelantarkan. Ini kejahatan sosial dan moral!” tambahnya.
Rizal mendesak Gubernur NTB untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran BTT 2025, serta meminta BPK dan KPK turun tangan melakukan audit investigasi, guna memastikan tidak ada penyelewengan anggaran.
Tak hanya itu, SEMMI NTB juga berencana menggalang aksi solidaritas dan membawa isu ini ke tingkat nasional. Mereka menilai diamnya DPRD NTB juga mencerminkan krisis empati dan lemahnya fungsi pengawasan legislatif.
“Jangan karena bencana ini terjadi jauh dari ibukota provinsi, lalu dianggap sepele. Rakyat Wera-Ambalawi juga warga NTB, punya hak untuk dibela dan dilindungi,” pungkas Rizal
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait penggunaan dana BTT dan rencana pemulihan pasca-banjir di Wera – Ambalawi. (Charles)
Editor : Kar
