Gelar Orasi, Puluhan Aktivis Kecam Pembelian Mobdin DRPD Pekanbaru
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
- print Cetak
Aktivis unjuk rasa di DPRD Pekanbaru, Selasa (22/04/25). f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24.com – Puluhan massa aksi dari Barisan Lantang Para Aktivis Indonesia (Balapatisia) menggeruduk kantor DPRD Pekanbaru, Selasa (22/04/25).
Pantauan, seluruh orator massa aksi bergantian menyampaikan orasi. Ada tujuh poin tuntutan yang disampaikan massa aksi di depan gedung DPRD Pekanbaru.
Baca juga : Pura -pura Salat, Pria Ini Gasak Motor Jamaah Masjid Ar Rahman Jadirejo Pekanbaru
Gempar, Ada Ladang Ganja di Tengah Perkotaan Pekanbaru
Galih salah seorang orator menyampaikan tujuh tuntutan dalam aksi tersebut. Pertama mengenai pembelian mobil dinas pimpinan DPRD sebesar Rp 3,6 miliar dan Walikota Rp 1,7 miliar, yang mencederai hati dan marwah masyarakat Pekanbaru.
“Saat kondisi defisit anggaran dan efisiensi anggaran. Seharusnya hal ini tidak diadakan karena bukan hal yang urgensi dan mendesak. Hal tersebut justru terlihat bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru bersikap hedonis dan bermewah-mewahan di tengah derita rakyat,” ungkap Galih.
Kedua, sambungnya, mendesak perbaikan jalan rusak dan berlubang di Kota Pekanbaru yang sampai hari ini belum tuntas.
“Jalan rusak di Kota Pekanbaru adalah tanggung jawab pemerintah kota. Jangan lama dalam proses berdrama untuk perbaiki jalan, lakukanlah dengan cepat,” katanya.
Ketiga memanggil perusahaan pengangkut sampah di Kota Pekanbaru PT EPP dan Walikota Pekanbaru mengenai polemik sampah yang belum tuntas sampai hari ini, dan penanganan serius terhadap titik-titik penumpukan sampah
“Keempat solusi nyata untuk banjir yang terus terjadi saat hujan. Pemerintah Kota Pekanbaru seperti tidak sanggup menangani banjir, tidak ada pembelaan apapun terkait banjir yang tak kunjung sembuh di Kota Pekanbaru,” tambahnya.
Ia menambahkan, kelima evaluasi dan revisi kebijakan tarif parkir agar adil dan tak mematikan PAD. Kemudian, batalkan rencana kebijakan parkir gratis di minimarket modern demi perlindungan nasib juru parkir.
Keenam mengusut tuntas kasus vidiotron yang menjerat salah seorang anggota dewan dengan kerugian negara mencapai Rp 927 juta.
“Ketujuh, tunda bayar selalu menjadi polemik karena setiap pergantian kepemimpinan Walikota Pekanbaru tidak pernah usai, hal ini membuat para kontraktor menderita dan sikap kinerja dari Pemerintah Kota Pekanbaru tidak baik dan terkesan mengabaikan juga tidak menghargai mitra rekanan,” pungkasnya dikutip detak24com dari cakaplah. (Red)
Editor : Kar
