BPK Kepri Audit Keuangan Meranti, Plt Bupati Larang Pejabat Keluar Daerah

MERANTI, detak24com – Pasca tertangkapnya auditor BPK Riau bersama Muhammad Adil, BPK Kepri langsung melakukan audit ulang laporan keuangan kabupaten termuda di Bumi Lancang Kuning itu.

Hal tersebut menimbulkan kesan, seolah-olah BPK Riau sudah tidak dipercaya lagi mengaudit keuangan Pemda di wilayah kerjanya. Sehingga, terpaksa diserahkan ke BPK provinsi tetangga.

Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar pun mengeluarkan edaran melarang para pejabat keluar daerah. Terutama mereka yang berkepentingan dengan pemeriksaan BPK.

Hal itu ditegaskan bupati kepada para pejabat kepala OPD, PPTK dan bendahara yang berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan yang akan dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022

Dalam Surat Edaran nomor : 700/ITDA/V/180 itu disebutkan sehubungan dengan dilakukannya pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Maka kepada seluruh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak meninggalkan tempat selama 15 hari ke depan terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023.

Asmar mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti selalu menginginkan menjaga koordinasi yang baik dengan tim BPK. Lanjut dia, Pemkab Kepulauan Meranti mulai melakukan sejumlah pembenahan dalam berbagai bidang pengelolaan keuangan.

“Ke depan, kita menginginkan pengelolaan keuangan lebih baik, tertib, terarah dan transparan. Saya harap seluruh OPD mendukung upaya pemerintah yang saat ini terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan,” harapnya.