Ratusan ASN dan Honorer Geruduk BPKAD Rohil, Gaji dan TPP Tak Dibayarkan

ROHIL, detak24com – Ratusan ASN dan honorer unjuk rasa di halaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil. Menyusul, gaji dan TPP mereka tak kunjung dibayarkan.

Aksi yang dilakukan ratusan ASN pada Selasa (17/12/24) pagi itu mengundang mata masyarakat yang melintasi Jalan Merdeka, Kota Bagansiapiapi.

Dalam aksi tersebut, para ASN dan honorer menuntut Pemda untuk segera membayarkan TPP bagi ASN serta gaji honorer yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan.

Di tengah berlangsungnya aksi tersebut, sejumlah ASN dan honorer membawa spanduk bertuliskan ‘Tolong Pak Presiden, Kami Ingin Makanan Bergizi’ yang menggambarkan keprihatinan atas nasib mereka.

ASN yang tergabung dari berbagai OPD itu juga menyuarakan aspirasi melalui orasi keras, mengkritik lambannya respon Pemkab Rohil terhadap hak-hak pegawai yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Seorang honorer yang ikut dalam aksi menyebutkan, keterlambatan pembayaran gaji telah membuat hidup mereka semakin sulit.

“Kami bekerja dengan tanggung jawab, tapi hak kami tidak dipenuhi. Bagaimana kami mau melayani masyarakat dengan baik jika kebutuhan dasar kami sendiri tidak terpenuhi,” ujar seorang peserta aksi dengan nada geram.

Hal serupa diungkapkan ASN yang juga merasa dirugikan akibat belum dibayarkannya TPP.

“TPP adalah hak kami, tapi kenapa pemerintah daerah tidak serius menyelesaikan persoalan ini? Kami butuh kepastian,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, para demonstran juga menyindir penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak tepat sasaran.

Salah satunya adalah proyek aplikasi Si Koncang Pancasila, yang sejak diluncurkan pada 2022 hingga kini diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Aplikasi Si Koncang itu katanya untuk pelayanan publik, tapi mana hasilnya? Anggaran besar yang dikeluarkan untuk proyek ini malah sia-sia, sementara kami di sini tidak digaji. Apa pemerintah lebih mementingkan proyek yang hanya jadi pajangan,” teriak peserta aksi.

Sejumlah pihak menyebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan krusial seperti pembayaran gaji honorer dan TPP ASN.

Namun, hingga kini, aplikasi yang diharapkan menjadi solusi digitalisasi pelayanan publik di Rohil justru tidak memberikan dampak nyata.

Demonstrasi ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Rohil yang dinilai gagal dalam mengelola keuangan daerah secara bijak. Masyarakat menuntut transparansi anggaran dan prioritas terhadap pemenuhan hak pegawai.

“Jangan sampai kami harus terus turun ke jalan hanya untuk meminta apa yang menjadi hak kami. Pemerintah harus punya hati,” seru demonstran di tengah aksi.

Aksi ini ditutup dengan desakan agar Pemda Rohil segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran hak pegawai serta mengevaluasi proyek-proyek yang dianggap tidak bermanfaat, seperti aplikasi Si Koncang, dikutip detak24com dari halloriau. (*)

Editor : Kar