PT Ekadura Caplok Lahan Warga Seluas 1.500 Ha di Rohul, Ratusan Massa Gelar Unjukrasa

Meski demikian, Budi mengakui proses penelitian administrasi perpanjangan HGU tersebut memang dilakukan secara berjenjang. Penelitian data syarat perpanjangan dilakukan Kanwil ATR BPN Riau selaku Ketua Panitia B, sementara Pemkab Rohul dan Kantor Pertanahan Rohul masuk sebagai Anggota Panitia B.

Dikatakannya, permohonan perpanjangan HGU PT EDI sudah berlangsung cukup lama. Proses Panitia B untuk pemeriksaan secara administratif dan penelitian lapangan sudah dilakukan dan proses perpanjangan HGU tersebut saat ini masih berproses di Kementerian ATR BPN.

“Saat ini Kementerian ATR BPN masih mengkaji dan menampung beberapa masukan dari daerah, baik secara administratif maupun yuridis terkait perpanjangan HGU tersebut,” ujar Budi.

Terkait tuntutan ahli waris Tengku Sidiq, Budi berjanji Kantor Pertanahan Rohul akan memfasilitasi keberatan masyarakat tersebut ke Kementerian ATR BPN Pusat.

Bahkan, Kantor Pertanahan siap mendampingi dan mengkoordinasikan permasalahan tersebut langsung ke Dirjen (VII) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Tanah dan Ruang, Kementerian ATR BPN.

Disinggung terkait tudingan masyarakat terhadap kejanggalan surat rekomendasi perpanjangan HGU PT EDI yang dikeluarkan Pemkab Rohul dan ATR BPN selaku Anggota Panitia B ditengah masih adanya sengketa antara perusahaan dan masyarakat, Budi Satria enggan berkomentar lebih jauh. Oleh karena belum pernah membaca isi rekomendasi tersebut.

“Saya belum baca rekomendasi itu seperti apa, jadi saya belum bisa jawab. Tadi disebut-sebut rekomendasi, tapi saya bertanya-tanya seperti apa sih rekomendasi yang pernah dibuat, sehingga menimbulkan permasalahan,” pungkasnya.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com