Pj Wako Pekanbaru Terjaring OTT KPK, Baru Enam Bulan Menjabat
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 3 Des 2024
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24com – Penjabat Wako Pekanbaru, RM terjaring operasi tangkap tangkap (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (02/12/24) petang.
RM atau Risnandar Mahiwa dilantik sebagai Pj Wako Pekanbaru pada Rabu, 25 Mei 2024. Enam bulan menjabat, pria berusia 41 tahun itu ditangkap KPK dan karirnya terancam terhenti.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), RM memiliki total kekayaan senilai Rp 1.909.830.065 untuk periode 2023. Jumlah itu dilaporkan pada 18 Maret 2024 ke KPK. Kekayaan ini meliputi sebidang tanah dan bangunan seluas 33 m²/28,25 m² di Jakarta Pusat senilai Rp 830 juta.
Kemudian kendaraan berupa mbil BMW tahun 2011 senilai Rp 160 juta, motor Royal Enfield tahun 2019 senilai Rp 70 juta, dan sepeda Brompton tahun 2018 senilai Rp 25 juta.
Harta bergerak lain senilai Rp5 juta, kas dan setara kas sebanyak Rp520 juta, harta lainnya Rp340 juta dan utang Rp40 juta.
Selain menjabat Pj Walikota Pekanbaru, pria kelahiran Luwuk, Sulawesi Tengah 6 Juli 1983 itu menjabat Direktur Organisasi Kemasyarakatan di Kementerian Dalam Negeri.
Informasi beredar, RM diamankan bersama dua pejabat Pemko lainnya dan sejumlah pihak swasta. Mereka digiring ke Mapolresta Pekanbaru, Jalah Ahmad Yani, untuk proses pemeriksaan.
Berdasarkan sumber yang enggan disebutkan namanya, RM tiba di Mapolresta Pekanbaru sekitar pukul 19.30 WIB malam tadi . Hingga Selasa (/3/12/24) dini hari, pemeriksaan masih berlanjut.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak membenarkan penangkapan terhadap RM. “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walikota Pekanbaru,” ujarnya.
Namun, Tanak belum merincikan siapa saja yang diamankan selain RM.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. “Benar KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru, Riau,” kata dia.
Ia menyebut KPK memiliki waktu 1 x 24 jam dalam menentukan status hukum dari para pihak yang ditangkap tersebut.
“Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1 x 24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” pungkasnya dikutip detak24com dari cakaplah. (*)
Editor : kar
