Pil Pahit Lebaran 2026, Aparatur Desa di Bengkalis 3 Bulan Tak Gajian
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
- print Cetak
Ilustrasi aparatur desa belum gajian. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BENGKALIS, detak24com – Jangankan dapat THR (Tunjangan Hari Raya), gaji selama tiga bulan belum diterima. Begitu lah kondisi aparatur desa di Kabupaten Bengkalis menyambut Lebaran 2026.
Seluruh aparatur desa se Kabupaten Bengkalis menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah harus menelan pil pahit. Pasalnya seluruh anggaran desa yang seharusnya sudah ditransfer pusat melalui rekening daerah Kabupaten Bengkalis, sampai saat ini belum ada kejelasan.
Baca juga : Polisi Cokok Pengedar Sabu di Pinggir Jalan Sudirman Bengkalis Kota
Akibatnya, aparatur desa merasa kewalahan menghadapi situasi tersebut. Karena pelaksanaan hari raya Idul Fitri tinggal menghitung hari, namun nasib mereka berada di ujung tanduk dan menunggu kejelasan yang tak pasti.
Mereka tak hanya dihadapkan oleh harga bahan kebutuhan pokok yang terus meroket, tetapi karena satu kenyataan pahit, sejak Januari hingga Maret 2026, seluruh aparatur desa belum menerima gaji yang seharusnya diterima setiap bulannya.
“Semua tak cair. Jangan kan THR kami, gaji saja belum ada kejelasan,” ucap M, salah satu sekretaris desa di Pulau Bengkalis.
Ia mengaku, pusing memikirkan kondisi seperti ini. Karena tidak saja dirinya yang tak gajian, namun semua apartur desa juga belum gajian. Karena dana yang ditunggu tak juga di transfer oleh pusat melalui daerah.
“Nak melepas beli baju anak-anak saja macam dan pusing tujuh keliling. Kalau ini benar-benar tak cair tentu kami pasrah dengan berlebaran apa adanya,” ucapnya sedih.
Sementara di kantor-kantor desa yang biasanya mulai sibuk mengurus administrasi menjelang Lebaran, kini yang terdengar justru keluhan lirih. Para perangkat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat harus menghadapi hari raya tanpa kepastian penghasilan.
“Jangankan THR, gaji pokok saja sejak awal tahun belum kami terima,” ujar seorang perangkat desa di Kecamatan Bukit Batu yang meminta namanya disamarkan, Senin (16/03/26).
Menurutnya, kondisi ini sangat memukul kehidupan aparatur desa. Banyak di antara mereka yang menggantungkan seluruh kebutuhan keluarga dari pendapatan tersebut.
Anak-anak mau Lebaran, baju baru belum tentu bisa kami belikan. Kami hanya bisa berharap ada keajaiban dalam beberapa hari ini,” ujar N salah seorang Sekretaris Desa (Sekdes) di Kecamatan Bukit Batu.
Terhentinya pembayaran gaji aparatur desa berkaitan dengan belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) 2026. Sumber dana tersebut berada dalam struktur APBD, yang tahun ini mengalami tekanan besar akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Sejumlah pejabat daerah menyebut, kemampuan fiskal daerah menurun drastis. Bahkan, APBD Bengkalis tahun 2026 disebut menyusut hampir setengah dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, banyak program daerah tertunda, termasuk pembayaran hak dasar aparatur desa.
Effendi salah seorang tokoh masyarakat Bengkalis menilai, kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan kebijakan.
“Seharusnya efisiensi itu boleh, tapi jangan sampai mematikan urat nadi daerah. Aparatur desa itu pelayan masyarakat di level paling bawah. Kalau mereka tidak digaji berbulan-bulan, bagaimana pelayanan bisa berjalan?” ujarnya.
Ia menilai, kondisi ini tidak hanya berdampak pada aparatur desa, tetapi juga pada ekonomi lokal. Di desa-desa Kabupaten Bengkalis, aparatur desa termasuk kelompok yang ikut menggerakkan roda ekonomi kecil, berbelanja di warung, pasar, dan toko kelontong.
Seorang pedagang sembako di Kecamatan Siak Kecil, Lina mengaku penjualan menurun drastis menjelang lebaran tahun ini. Biasanya perangkat desa belanja kebutuhan lebaran di sini. Sekarang banyak yang hanya lihat-lihat saja. Katanya gaji belum keluar.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, Ismail yang dikonfirmasi mengatakan, dana transfer ke desa dari Kabupaten Bengkalis belum dapat disalurkan ke desa, karena keterbatasan dana yang dimiliki kabupaten saat ini.
“Ini juga sudah dijelaskan secara langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Bengkalis kepada seluruh Pemerintah Desa pada rapat koordinasi yang difasilitasi Dinas PMD,” jelasnya.
Ia menyebutkan, BPKAD bersama seluruh anggota TAPD akan terus mengupayakan, solusinya agar dapat dipenuhi secepat mungkin.
Kepala BPKAD Bengkalis Aready juga mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu dana transfer pusat yang belum kunjung diterima daerah. Tapi sebelum hari raya ini tetap akan dibayarkan.
“Ya, kami masih menunggu dana pusat dari dana bagi hasil, kalau ini sudah di transfer maka akan segera kami salurkan,” jelasnya singkat, dikutip dari riaupos. (*)
Editor : kar
