Peduli Kelangkaan BBM, Mahasiswa Bengkalis Ambil Sikap Tegas!

BENGKALIS, detak24com  – Kelangkaan BBM yang terjadi setiap tahunnya di Pulau Bengkalis, bukan lagi sekadar persoalan distribusi. Melainkan, potret nyata kegagalan pihak berkompeten dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

Setiap tahun, krisis yang sama terus berulang. Sementara, Bupati Bengkalis dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) setempat dinilai tetap memilih diam dan menutup mata.

Baca juga : Sindikat Malaysia, Kurir Sabu 39,6 Kg Divonis Hukuman Mati 

“Kami sudah datang dari subuh untuk mengantri BBM, tapi tetap tidak kebagian. Aktifitas kerja pun jadi terganggu,” ujar Wak Randi, seorang warga Pulau Bengkalis.

Hingga kini, dampak kelangkaan BBM kian meluas dan menyengsarakan rakyat. Nelayan kehilangan mata pencaharian, transportasi umum lumpuh, UMKM tercekik, dan biaya hidup masyarakat meningkat tajam. Ironisnya, kondisi ini seolah tidak pernah cukup untuk memaksa pemerintah daerah mengambil langkah serius dan berkelanjutan.

Baca juga : DPC PDI-P Kabupaten Bengkalis Antarkan Bantuan ke Lokasi Bencana Sumatera

“Pantauan di lapangan, kelangkaan BBM saat ini benar-benar menyulitkan. Untuk mendapatkannya harus antre berjam-jam, bahkan sering pulang dengan tangan kosong. Kondisi ini sangat mengganggu aktifitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat,” sebut Riki Anderiyansyah, Waka II PMII Bengkalis.

Dikatakannya, berbagai alasan klasik seperti keterlambatan distribusi, atau keterbatasan kuota hingga BBM langka, tidak lagi dapat diterima masyarakat.

“Jika kelangkaan BBM terus terjadi setiap tahun, maka ini merupakan bukti nyata lemahnya perencanaan, pengawasan, dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan rakyat,” tudingnya.

Atas kondisi tersebut, mahasiswa secara tegas menyatakan tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat Bupati Bengkalis dan Disperindag tidak mengambil langkah konkret, transparan, dan terukur untuk menyelesaikan krisis BBM, PMII Bengkalis akan mengambil sikap tegas.

“Kami bakal unjuk rasa terbuka di pusat pemerintahan Pemkab, pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas terkait dugaan penimbunan, penyimpangan distribusi, serta permainan harga BBM,” tekannya.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak audit terbuka terhadap tata kelola distribusi dan kuota BBM di Pulau Bengkalis.

“Kita juga bakal menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja Disperindag Kabupaten Bengkalis yang dinilai gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” beber dia.

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk peringatan keras bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya. Pemerintah daerah tidak boleh terus berlindung di balik alasan teknis, sementara rakyat dipaksa menanggung dampak dari kelalaian yang terus berulang.

“Apabila pemerintah daerah tetap bersikap abai, maka eskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat akan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Krisis BBM ini harus segera diselesaikan, bukan diwariskan dari tahun ke tahun sebagai masalah rutin yang dianggap lumrah,” tutupnya. (*)

Reporter : Doni

Editor : Kar