MIRIS! Jumlah Orang Miskin di Riau Meningkat Drastis, Capai 493 Ribu Jiwa

Keenam pada 3 September 2022 terjadi penyesuaian harga BBM dengan ketentuan Pertalite naik 30,72 persen, Solar naik 32,04 persen, dan Pertamax (non-subsidi) naik 16,00 persen. Ketujuh pada September 2022 Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau sebesar 139,27 menurun dibandingkan Maret 2022 sebesar 159,11.

“Terakhir per 30 September 2022, persentase penyaluran bantuan sosial di Provinsi Riau untuk Program Sembako sebesar 97,9 persen, Program Keluarga Harapan Triwulan III sebesar 97,6 persen, dan Program BLT BBM Tahap 1 sebesar 103,5 persen,” pungkasnya.

100 Ribu Warga Riau Miskin Ekstrem

Sementara itu jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau mencapai 100,33 ribu jiwa. Ditargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Bumi Lancang Kuning bisa nol persen.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, jika Pemprov Riau memiliki tiga strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau.

Adapun tiga strategi tersebut diantaranya yakni, pengurangan beban masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan sosial atau masyarakat.

“Kemudian juga pengurangan kantong kemiskinan melalui program rumah layak huni, dan sanitasi,” kata Gubri, Kamis (6/4/2023).

Gubri menyampaikan, kemiskinan ekstrem tersebut erat kaitannya dengan permasalahan stunting. Dimana jika ingin mengentaskan kemiskinan ekstrem, isu stunting menjadi hal penting untuk diperhatikan.

“Menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Provinsi Riau menurun menjadi 17,0 persen dibandingkan tahun 2021 yakni 22,3 persen. Sementara stunting nasional ada pada angka 21,6 persen,” sebutnya.

Adapun kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan Pemprov Riau yakni memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa dalam rangka operasional posyandu. Advokasi dan penggalangan komitmen non pemerintah dan Tim Perceparan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU).

Selanjutnya, melakukan asistensi pelaksanaan aksi konvergensi PPS di tingkat kabupaten kota dan penilaian kinerja PPS tahun 2023, serta melakukan intervensi prioritas melalui pemanfaatan data yang terintegrasi, meliputi data kemiskinan ekstrem, data keluarga beresiko stunting, data lokus stunting, DTKS, dan data indeks desa membangun.

“Adapun target penurunan stunting yang akan dicapai pada tahun 2024 yakni 12,38 persen,” imbuhnya.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com