LKPj 2024, Bupati Kuansing Didesak Bayar Piutang Rp 200 Miliar 

KUANSING, detak24com – Pandangan fraksi DPRD Kuansing terhadap LKPj Bupati tahun 2024 menyoroti soal piutang Pemkab tahun lalu yang jumlahnya hampir Rp 200 miliar.

Rapat paripurna LKPj dengan agenda penyampaian pandangan fraksi dipimpin Ketua DPRD Kuansing H Juprizal dan dihadiri Wakil Bupati Kuansing H Mukhlisin, Pj Sekda Kuansing H Fahdiansyah dan para pejabat lainnya. Serta hadir 24 orang anggota DPRD Kuansing, Senin (05/05/25)

Sejumlah fraksi di DPRD Kuansing menyampaikan desakannya agar piutang Pemkab Kuansing tahun 2024 lalu atau lazim disebut tunda bayar agar dituntaskan pembayarannya. Sehingga tidak ada lagi masyarakat bertanya-tanya soal ini

Setidaknya, ada 5 fraksi di DPRD yang meminta agar Pemkab Kuansing segera menuntaskan tunda bayar pada tahun 2024 lalu itu. Baik tunda bayar dalam pekerjaan fisik kegiatan pada pihak ketiga, tunda bayar gaji honorer, guru, perangkat desa dan lainnya harus segera dituntaskan pada tahun 2025 ini.

Fraksi-fraksi ini berturut-turut menyampaikan perihal prioritasnya pembayaran piutang Pemkab Kuansing ini. Diawali dengan Fraksi Gerindra yang disampaikan Dasver Librian Vea, PDIP dibacakan Yusliadi, Fraksi Golkar disampaikan Meirizaldi, fraksi Demokrat diutarakan Ike Krisnawati dan fraksi PAN melalui Desta Harianto. Sedangkan fraksi yang lainnya menyoroti soal rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).

Juru bicara Fraksi Gerindra, Dasver Librian mengatakan, LKPj merupakan wadah untuk evaluasi kinerja kepala daerah dalam menjalankan visi misi kepala daerah dan realisasi anggaran.

“Kami meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelesaikan permasalahan tunda bayar seperti tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan, gaji pegawai, honorer, aparatur desa, insentif guru MDA, serta pembayaran pihak ketiga agar dilakukan secara profesional tanpa ada pilih kasih,” ujar Dasver Librian di hadapan sidang paripurna sembari mengapresiasi kinerja Pemkab Kuansing dalam merealisasikan programnya.

Gerindra juga meminta agar pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dari pemerintah pusat yang haruslah didasarkan skala prioritas dan kepentingan masyarakat. Dan juga pemerintah daerah diminta ikut mensukseskan program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Begitupula desakan yang dilakukan Golkar. Melalui juru bicaranya, Meirizaldi meminta agar pemerintah serius dalam menyelesaikan tunda bayar. Pasalnya, piutang ini menyangkut hak-hak masyarakat yang belum dibayarkan tahun 2024 lalu.

“Tahun 2024, ada kegiatan yang tunda bayar. Gaji honorer, guru, pihak ketiga dan lainnya. Dimana itu haruslah dituntaskan segera,” cakapnya.

Soal PAD, pada 2024 lalu target PAD Rp 170.636.769.359 miliar dan terealisasi 71,60 persen, menjadi perhatian semua OPD di lingkungan Pemkab Kuansing. Dengan menggali dan memaksimalkan potensi sumber-sumber PAD yang ada. Sedangkan tahun 2025 ini, target PAD mencapai sekitar Rp 240 miliar lebih, dikutip detak24com dari cakaplah. (Red)

Editor : Kar