KPK Geledah Rumah Kadis PUPR-PKPP Riau Serta Tenaga Ahli Gubri 

PEKANBARU, detak24com – KPK menggeledah rumah Kadis PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arif Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M Nursalam, Jumat (07/11/25).

Penggeledahan ini sebagai proses pengembangan penyidikan kasus pemerasan atas penambahan anggaran proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR-PKPP Riau dan UPT I hingga VI. KPK mencari bukti-bukti tambahan untuk memperkuat tindak pidana.

“Hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka MAS dan DAN,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Penggeledahan dilakukan di rumah Dani M Nursalam di Jalan Firdaus II, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Penggeledahan berlangsung lebih dari 3 jam. Jelang Salat Jumat, tim meninggalkan lokasi.

Setelah itu, tim KPK dikabarkan melakukan penggeledahan di rumah Muhammad Arif Setiawan. Tim dikabarkan membawa sejumlah dokumen yang dibutuhkan.

Budi menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penyidikan yang terus berlangsung untuk mengungkap seluruh alur tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Riau.

Terkait pengembangan kasus, KPK akan menyampaikan perkembangan secara berkala sebagai bentuk transparansi dalam penegakan hukum.

KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat, khususnya di wilayah Riau, yang terus mendukung pengungkapan kasus ini.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru pada Senin (03/11/25). Sepuluh orang diamankan dalam operasi senyap tersebut.

Selain Abdul Wahid, KPK mengamankan Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Muhammad Arif Setiawan, Sekretaris Dinas Ferry Yunanda, lima kepala UPT, dan dua Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nusalam dan Tata Maulana. Dani menyerahkan diri ke KPK pada Selasa (04/11/25) petang.

Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Dari hasil pemeriksaan dan telah cukupnya bukti, penyidik KPK menetapkan Abdul Wahid, Muhamamd Arif Setiawan dan Dani M Nursalam sebagai tersangka.

Abdul Wahid ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK, sedangkan Muhammad Arif Setiawan dan Dani M Nursalam ditahan di Rutan Gedung Merah Putih. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak Selasa, 4 November sampai 23 November 2025.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12e, Pasal 12f, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui, kasus bermula dari pertemuan di salah satu kafe antara Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau, Ferry Yunanda dengan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI, Dinas PUPR PKPP, pada Mei 2025.

Pertemuan itu untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid selaku Gubernur Riau. Fee sebesar 2,5 persen atas penambahan anggaran 2025 .

Anggaran itu dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Terjadi kenaikan Rp 106 miliar.

Hasil pertemuan itu dilaporkan ke Kepala Dinas PUPU PKPP, Muhammad Arif Setiawan. Oleh Arif, fee tersebut dinaikkan menjadi 5 persen atau sebesar Rp 7 miliar.

Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah “jatah preman”.

Selanjutnya, seluruh Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk Abdul Wahid sebesar 5% atau Rp 7 miliar.

Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode “7 batang”.

Terjadi beberapa kali setoran fee jatah kepada Abdul Wahid. Yakni pada Juni 2025. Ferry sebagai pengepul uang dari Kepala UPT, mengumpulkan total Rp 1,6 miliar.

Dari jumlah itu, atas perintah Kepala Dinas PUPR PKPP, Ferry mengalirkan dana sejumlah Rp 1 miliar kepada Abdul Wahid. Uang itu diberikan melalui Dani M Nursalam dan Rp 600 juta kepada kerabat Muhamamd Arif Setiawan.

Pada Agustus 2025, atas perintah Dani M Nursalam melalui Muhammad Arif Setiawan, Ferry kembali mengepul uang dari para kepala UPT, dengan uang terkumpul sejumlah Rp 1,2 miliar.

Uang itu didistribusikan Muhammad Arif Setiawan untuk driver MAS sebesar Rp 300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp 375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp 300 juta.

Pengumpulan dana terus berlanjung hingga November 2025. Kali ini tugas pengepul dilakukan Kepala UPT 3 dengan total mencapai Rp 1,25 miliar, yang diantaranya dialirkan untuk Abdul Wahid.

Uang itu diberikan melalui Muhammad Arif Setiawan Rp 450 juta serta diduga mengalir Rp 800 juta yang diberikan langsung kepada Abdul Wahid.

“Total penyerahan pada Juni hingga November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

Uang yang diterima Abdul Wahid telah dipergunakan untuk pelesiran ke London, Inggris dan Brazil. Bahkan ia juga berencana ke Malaysia.

Dari hasil penggeledahan di rumah Abdul Wahid di Jakarta Selatan, tim mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan asing, yakni 9.000 poundsterling dan 3.000 USD atau jika dikonversi dalam rupiah senilai Rp 800 juta, dikutip dari cakaplah. (Red)

Editor : Kar