JAKARTA, detak24com – Susunan lengkap struktur BPI Danantara belum juga diumumkan. Berhembus kabar sejumlah konglomerat China bakal mengisi posisi penting dalam institusi tersebut.
Badan Pelaksana Investasi (BPI) Danantara telah menyetor usulan nama-nama calon pengurus Danantara untuk dipilih Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi kabar adanya konglomerat China yang diusulkan bakal masuk dalam unsur dewan penasihat, Chief Operational Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria buka suara.
Menurutnya, sampai sekarang belum ada yang tahu pasti siapa yang bakal dipilih Presiden menjadi Dewan Penasihat. Namun, bisa jadi konglomerat China yang diisukan masuk Dewan Penasihat disebut olehnya cuma gosip belaka.
“Itu saya belum tahu, ya itu mungkin gosip-gosip ya,” sebut Dony ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat baru-baru ini.
Dia menegaskan, semua jajaran dewan penasihat hingga anggota badan pelaksana hanya Presiden Prabowo yang bisa memilih siapa saja yang berhak mengisi posisi itu. Pihaknya cuma mengusulkan nama saja.
“Pokoknya itu semua sedang dikonfirmasi tentunya, siapa orangnya belum bisa dipastikan nanti presiden nanti akan menilai,” tegas Dony.
Yang pasti Dony menyebutkan, di dewan penasihat nantinya bakal banyak diisi oleh figur global. Pihaknya menilai hal ini penting untuk membuat tata kelola Danantara semakin baik karena mengikuti praktik terbaik internasional.
“Yang pasti bahwa kita karena ini menjadi satu yang baik dan bagus secara tata kelola, kita membuka peluang untuk adanya global advisor. Tetapi orangnya siapa, nanti tentu pak presiden yang akan mengumumkan,” sebut Dony.
“Diharapkan dengan expertise mereka, mereka bisa memberikan nasihat bagaimana membuat dan membangun tata kelola yang baik di dalam pengelolaan investasi pemerintah ini,” lanjutnya menjelaskan.
Nama-nama yang sebelumnya muncul seperti eks PM Inggris Tony Blair dan investor kawakan AS Ray Dalio juga kemungkinan akan mengisi Dewan Penasihat, bukan Dewan Pengawas seperti yang dikabarkan sebelumnya.
Sebab, Dony bilang Dewan Pengawas Danantara akan diisi langsung oleh beberapa perwakilan aparat hukum negara seperti misalnya KPK ataupun BPK. Kemudian ada juga beberapa instansi terkait, seperti misalnya Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
“Pengawas itu kan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, ada ketua KPK, BPK, ini kan semua ini artinya menunjukkan bahwa kita sangat hati-hati, karena itu yang bergabung juga profesional, yang punya niat baik. Kalau nggak mereka takut kan melihat pengawasnya segitu banyak,” pungkasnya. (dtc)
Editor : kar
