KNPI Desak Pusat Revisi Kenaikan Harga BBM

RIAU, detak24.com – KNPI Riau sangat menyayangkan kebijakan menaikkan harga BBM. Selain waktu tidak tepat, pemerintah tidak pernah transparan atas kebijakan yang diambil

“Beberapa waktu lalu harga minyak dunia naik dan harga BBM di Indonesia pun naik, karena menjadi beban APBN. Namun saat ini, harga minyak dunia turun, kenapa BBM makin naik. Kebijakan ini mencerminkan pemerintah tidak peduli terhadap masyarakat,” kata Misbah Ibrahim, Ketua Harian KNPI Riau, Sabtu (10/09/2022).

Persoalan BBM ini bukan saja bicara tentang subsidi yang dinikmati segelintir orang-orang kaya saja, namun lebih komprehensif, karena menurut Misbah, bicara kenaikan BBM ini tentunya bicara dampak, karena apapun aktivitas masyarakat yang menggunakan transportasi darat, laut dan udara membutuhkan bahan bakar minyak.

“Tentu saja, kenaikan harga barang terjadi diberbagai sektor sementara intervensi pasar tidak dilakukan pemerintah, hal ini akan memberatkan masyarakat. Kebijakan Pemerintah sangat tidak pro rakyat,” sebutnya.

Apabila kebijakan ini menyasar untuk orang kaya, karena kelompok status sosial ini dianggap banyak menikmati BBM, harusnya Pemerintah membuat aturan yang spesifik, terhadap orang kaya yang menggunakan BBM subsidi, jangan semua masyarakat dikenakan kenaikan harga BBM.

“Sangat tidak elok jika pemerintah menuduh orang kaya yang menikmati subsidi BBM tersebut. Alasan tersebut jangan menjadi justifikasi Pemerintah,” ketusnya.

Dengan kompensasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp600.000 dengan 4x dan dengan berbagai paket lainnya, tentu ini bukan solusi jangka panjang, karena dampak kenaikan BBM tersebut tidak sesederhana selesai dengan kompensasi ansich.

Oleh karenanya, DPD KNPI Riau menolak pengurangan subsidi yang berdampak kepada kenaikan BBM dan meminta agar Pemerintah merevisi kebijakan tersebut.

Namun jika pemerintah tetap bersikukuh pada kebijakannya, DPD KNPI Riau menyarakan agar pemerintah merumuskan kembali agar subsidi tepat sasaran, tidak dikorupsi dan ada skala prioritas. Kebijakannya harus tepat tidak bias semuanya di generalisasi .

“DPD KNPI Riau juga mendorong, agar pemerintah mengaudit dan mentransparansikan perolehan minyak dari sumberdaya alam yang dikelola BUMN,” ujar Misbah.

Masih dikatakan Misbah, DPD KNPI Riau juga minta agar pemerintah mempublikasikan sektor apa yang disubsidi dan berapa beban subsidi APBN dengan rasio penerimaan APBN, khususnya di sektor migas, karena ada kebijakan pemerintah yang menghabiskan dana ratusan triliun pada sektor konstruksi seperti tol, pembangunan Ibu Kota Negara baru yang membuat masyarakat paham apakah pemerintah mengalami kesulitan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan kroni-kroninya.

“Yang jelas, DPD KNPI Riau menolak kenaikan BBM bersubsidi tersebut secara holistic, dan meminta pemerintah kembali mengakaji penggunaan subsidi secara tepat sasaran. Hal ini akan membantu psikologis masyarakat yang mengalami keterpurukan pada saat pandemi covid-19,” tutupnya.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

Editor : telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com