Jakarta, detak24.com – Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan disindir petinggi PDIP usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang para menteri bicara perpanjangan masa jabatan hingga penundaan pemilu. Luhut disindir kekuatan politiknya bak ‘prime minister’ atau perdana menteri.
Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang menyindir Luhut Binsar Pandjaitan karena sempat bicara soal penundaan pemilu. Pacul menyebut Luhut sang ‘prime minister’ yang memiliki power politik kuat.
Pacul awalnya bicara soal respons dirinya atas arahan Jokowi yang melarang menterinya berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Dia setuju dengan arahan Jokowi itu.
“Itu kan Presiden memperingatkan. Ya boleh-boleh saja, namanya Presiden. ‘Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah, nggak usah bicara itu’. Boleh dong. Menteri kan teknis. Apa iya pantas, misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kontras. Nggak masuk,” kata Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
Bambang Pacul lantas meminta para menteri Jokowi sadar posisi saat ini yang diemban. Pacul menyebut arahan Jokowi sebagai peringatan kepada anak buah.
“Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Pres sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah,” ujarnya.
Untuk diketahui, menteri yang pernah bicara penundaan pemilu adalah Luhut hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pacul lantas dimintai tanggapan terhadap menteri-menteri tersebut apakah mereka dimaksud Jokowi. Pacul menyinggung Luhut ‘prime minister’.
“Kalau Pak Airlangga sebagai ketum. Kalau sebagai Menko, ya nggak pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos,” ujar Bambang.
“Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat. Misalnya, contoh Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement. Itu clear-lah. Orang politik juga paham. Bambang Pacul orang politik, paham. Gitu loh. Tentu kalau dia dari sini kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti, tapi kita nggak bisa berbuat apa pun,” ujar Bambang.
PPP menilai sindirian Luhut ‘prime minister’ bisa saja benar. PPP menyinggung soal sosok kerap bicara di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Namanya Menko, wah dia dianggap memiliki kekuatan lebih dibanding menteri yang lain, ya dari aspek itu ya bisa saja benar,” ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, saat dihubungi, Kamis (7/4).
Menurut Baidowi atau Awiek, hal ini karena Luhut kerap dianggap berbicara di luar tupoksinya. Salah satunya terkait penundaan pemilu.
“Tetapi apakah kemudian yang menjadikanya dinilai seperti itu, karena mungkin Pak Luhut sering berbicara dianggap di luar konteks tupoksinya,” tuturnya.
“Sempat bicara tentang big data, tentang penundaan pemilu. Padahal beliau Menteri Koordinator Maritim dan Investasi,” kata Baidowi atau Awiek.
Sehingga Awiek menilai orang yang berbicara di luar tupoksinya terkesan memiliki kewenangan lebih. “Jadi memang kalau orang bicara di luar tupoksinya memang terkesan dilihat memiliki kewenangan yang lebih,” ujarnya.
Hanya Ada Visi-Misi Jokowi
Sementara, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik kekuasaan seseorang melampaui presiden. Menurut Mardani, menilai tindakan tersebut tak sehat.
“Ini tidak sehat. Dalam sistem presidensial, kekuasaan mutlak di tangan presiden,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (8/4).
Tak hanya itu, Mardani menilai hal itu lantas membentuk kesan presiden memiliki power politik yang lemah. “Kian membentuk kesan presiden yang lemah,” katanya.
Mardani kemudian mengungkit pernyataan Jokowi, yang pernah menegaskan tak ada visi dan misi menteri, melainkan hanya ada visi Presiden.
“Presiden sendiri menegaskan tidak ada visi-misi menteri, termasuk Menko. Adanya visi-misi Presiden,” kata anggota Komisi II DPR itu.
Mardani menggarisbawahi tiap kementerian yang sudah memiliki tupoksi dan fokus kerjanya sendiri. Dia menilai menteri yang terlibat di banyak kementerian berpotensi merusak ritme kerja.
“Semua kekuasaan kementerian itu punya tupoksi dan fokus masing-masing. Adanya satu menteri yang terlihat masuk ke banyak kementerian bisa merusak ritme kerja dan merusak solidaritas,” ucapnya.(dtc)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
