Jakarta (detak24.com) — Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Badan Pusat Statistik (BPS) menjalin perjanjian kerja sama untuk mengintegrasikan penyediaan data terkait industri kelapa sawit nasional.
Kerja sama ini dilakukan karena kelapa sawit menjadi salah satu major project dalam akselerasi energi terbarukan dari bahan bakar nabati berbasis komunitas sebagai Prioritas Nasional yang memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Perjanjian kerja sama ‘Satu Data, Satu Suara Sawit Indonesia’ ini ditandatangani Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dan Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto, Selasa (25/1) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
“Kerja sama antara BPDPKS dengan BPS ini sebagai bentuk komitmen atas pentingnya dukungan data dalam rangka pencapaian kinerja seluruh Program BPDPKS dan sinergi dengan lembaga yang menyediakan data yang valid dan andal,” kata Eddy dalam keterangan tertulisnya.
Eddy menjelaskan, kerja sama pertukaran data dan informasi ini juga bertujuan untuk membangun data terkait industri kelapa sawit nasional dalam usaha membangun infrastruktur data yang akurat dan komprehensif. Terutama dalam upaya perumusan kebijakan secara optimal dan diharapkan dapat mendukung pembangunan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan.
“Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud sinergi antar Lembaga Pemerintah dalam mewujudkan ‘Satu Data, Satu Suara Sawit Indonesia’,” tambah Eddy.
Perjanjian kerja sama ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi antara BPS dengan Kementerian Keuangan yang telah dijalin sejak tahun 2018. Perjanjian kerja sama BPS dengan BPDPKS terkait Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Kelapa Sawit.
“Oleh karena itu, kerja sama ini penting untuk mempertajam informasi perihal kelapa sawit, baik bagi BPS maupun bagi BPDPKS. Indonesia memegang peran agar pembangunan pertanian berkelanjutan dapat terus tercapai,” kata Atqo.
Kelapa sawit sendiri merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Sebab kelapa sawit dapat menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri.
Sejalan dengan itu, tahun depan BPS akan menyelenggarakan Sensus Pertanian 2023 (ST2023). Cakupan ST2023 meliputi seluruh unit usaha pertanian, baik yang dikelola oleh rumah tangga, perusahaan maupun unit usaha lainnya.
Menurut Atqo, sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang akan didata dalam ST2023 untuk memperoleh variabel yang akan digunakan dalam pengambilan kebijakan kelapa sawit di Indonesia. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi BPS dengan BPDPKS dalam kerja sama ini menjadi sangat penting untuk membantu mensukseskan pelaksanaan ST2023.
“Kolaborasi dengan banyak pihak sangat diperlukan karena ST2023 bukan milik BPS semata, namun milik Indonesia untuk terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia,” tutup Atqo.(cnn)
