Alhamdulillah, Pemilik Kebun di Kawasan Hutan Dapat Ampunan KLHK
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 28 Agt 2022
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan, total 2,2 juta hektare kawasan hutan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan tanpa izin di Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Ada 1.444.800 hektare luas hutan di Riau yang telah digunakan untuk berbagai aktivitas tanpa perizinan kehutanan. Hutan seluas itu digunakan paling banyak untuk perkebunan sawit ilegal dengan luasan 1.351.816 hektare.
Namun para pelaku aktivitas ilegal itu akan diampuni menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga bisa melanjutkan operasinya.
Luas kawasan hutan yang digunakan secara ilegal di Provinsi Riau diketahui dengan cara menggabungkan data citra satelit dan data hasil pengecekan lapangan. Pengecekan lapangan dilakukan oleh ratusan petugas KLHK pada 2021.
Hasilnya, terdapat 1.444.800 hektare hutan yang digunakan untuk berbagai aktivitas tanpa perizinan kehutanan di Provinsi Riau. Hutan seluas itu digunakan paling banyak untuk perkebunan sawit ilegal, yakni 1.351.816 hektare.
Sedangkan untuk pertambangan seluas 4.892 hektare hutan. Ada pula 85.369 hektare hutan yang digunakan untuk kebun campuran. Sisanya, 2.720 hektare digunakan untuk kegiatan lainnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau belum mengetahui adanya rencana KLHK akan mengampuni seluas 1,4 juta hektare kebun ilegal di Riau.
“Kita belum dapat informasi soal rencana itu. Karena itu, baru penyampaian KLHK ke Komisi IV DPR RI. Sedangkan ke kita belum ada tembusan,” kata Kepala DLHK Riau, Mamun Murod, Ahad (28/08/22).
Murod mengatakan, kebun ilegal tersebut merupakan hasil identifikasi yang dilakukan tim KLHK sekitar 349 orang di kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
“Hasilnya itu disampaikan ke DPR RI, dan kita belum mendapat informasi itu, karena kita tidak ada dilibatkan. Namun kalau kita sudah dapat surat resmi terkait rencana itu, kita akan sampaikan,” tukasnya.(cakaplah.com)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
