Proyek Minus, Ternyata BPKAD Masih Blokir Anggaran PUPR Riau
- account_circle Redaksi
- calendar_month 15 menit yang lalu
- print Cetak
Ketua Komisi IV DPRD Riau Makmun Solikhin. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24com – Anggota Komisi IV DPRD Riau kecewa dengan sikap Pemprov yang memblokir anggaran kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP).
Akibatnya, sejumlah jalan provinsi yang mengalami rusak parah tidak dapat diperbaiki. Berdasarkan keterangan Pelaksana Tugas (Plt) kepala Dinas PUPR-PKPP Zulfahmi, semua kegiatan di seluruh bidang masih diblokir oleh BPKAD dan masih fokus untuk melunasi tunda bayar tahun lalu yang masih tersisa sekitar Rp 65 miliar lebih.
“Kami ingin menuntaskan tunda bayar, karena jangan sampai jalan kegiatan baru yang ujung-ujungnya juga nanti tidak terbayarkan, malah menambah utang,” ujar Zulfahmi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Riau, Senin (13/7/2026).
Bahkan parahnya lagi, kata Zulfahmi, anggaran kecil saja di UPT Peralatan untuk perawatan alat berat masih diblokir. Padahal anggarannya hanya Rp 900 juta.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Riau Makmun Solikhin, mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Apalagi mengingat panjangnya jalan milik provinsi jauh lebih panjang dibandingkan provinsi tetangga.
“Ini cukup prihatin menurut saya, apalagi jalan milik provinsi juga sangat memprihatinkan panjangnya sampai 2.900 kilometer. Kita harus berpikir bagaimana sebagian jalan provinsi ini dialihkan statusnya sebagai jalan nasional,” kata Makmun Solikhin.
Komisi IV DPRD juga meminta agar BPKAD memprioritaskan untuk pembukaan blokir anggaran di dinas PU agar pembangunan bisa berjalan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Muhtarom, yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD Riau. Menurutnya, dengan situasi seperti ini, Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan upaya massif mengejar anggaran ke pusat.
“Ada atau tidak upaya ke pusat untuk mengejar anggaran. Oleh karena situasinya sangat memprihatinkan, jika dibandingkan dengan provinsi tetangga,” imbuh dia seperti diwartakan cakaplah. (*)
Editor : Kar
