Demo di Tugu Pahlawan, Puluhan Orang Desak Bebaskan Gubri Wahid
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
- print Cetak
Demonstran desak bebaskan Gubri Wahid. f : ist
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
PEKANBARU, detak24com – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Tugu Pahlawan, Jalan Pangeran Diponegoro, Pekanbaru, Jumat (07/11/25) siang.
Aksi yang bertajuk “Seruan Aksi!!! Justice For Riau” ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penetapan tersangka Gubri Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Para demonstran membentangkan spanduk tuntutan di lokasi aksi. Dalam spanduk tersebut, massa menyampaikan lima poin aspirasi, yakni KPK Unprosedural dalam Penetapan Tersangka, Jangan Jadikan KPK Alat Politik, Stop Kriminalisasi Riau, Bersihkan KPK dari Oknum yang Tidak Kompeten dan Merugikan KPK Itu Sendiri, dan Segera Bebaskan Gubernur Riau.
Pantauan di lapangan, massa aksi berorasi secara bergiliran sambil menyuarakan perlunya penegakan hukum yang objektif dan tidak merugikan kepentingan masyarakat Riau. Mereka menyebut Riau harus tetap maju dan pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh dinamika politik dan hukum.
Di sisi lain, aparat kepolisian juga terlihat melakukan pengawasan untuk memastikan aksi berjalan tertib, dikutip dari cakaplah.
Diketahui, KPK menetapkan Abdul bersama Kadis PUPR Riau, M Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam sebagai tersangka dugaan pemerasan. KPK juga menyita bukti uang tunai dalam mata uang asing pound sterling hingga dolar AS dari rumah Abdul di kawasan Jakarta Selatan.
KPK mengatakan, Gubri Wahid diduga telah menerima Rp 4 miliar dari total Rp 7 miliar fee yang diminta. “Duit itu dikenal sebagai ‘jatah preman’ dari anggaran Dinas PUPR-PKPP Riau,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 12e dan/atau Pasal 12f dan/atau Pasal 12B UU Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Red)
Editor : kar
