Kades dan Sekdes Desa Siambul Inhu Jual Hutan 150 Ha Seharga Rp 1,8 Miliar
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 7 Feb 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
INHU, detak24com – Kepala Desa dan Sekretaris Desa Siambul Indragiri Hulu nekat menjual 150 hektare kawasan hutan dengan harga Rp 1,8 miliar.
Kapolres Inhu, AKBP Fahrian Saleh Siregar menyebut Kades Zulkarnaen dan Sekretaris Desa Waryono polisi ditangkap bersama tiga pelaku lain. Ketiga pelaku adalah Junaidi, Nuriman dan Usman karena membeli 150 Ha serta menggarap kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
“Benar, ada lima orang ditangkap dan telah ditetapkan tersangka. Ini atas pengerjaan kawasan hutan di Siambul. Ada tersangka JN, NR, ZK, US dan WR,” katanya, Kamis (06/02/25).
Zulkarnaen tercatat sebagai Kepala Desa Siambul aktif pada periode 2021-2029. Sedangkan Waryono menjabat Sekretaris Desa sejak tahun 2018 lalu hingga saat ini.
Sementara, Junaidi merupakan pemborong pembuatan jalan di dalam kawasan hutan menggunakan alat berat. Adapun Nuriman dan Usman sebagai pembeli lahan seluas 150 hektare dari sang kades dan sekretaris desa.
Kapolres mengungkap kasus itu mulai diusut sejak Maret 2024. Itu bermula dari petugas gabungan seperti KPH Indragiri, Dinas LHK Riau hingga petugas Taman Nasional Bukit Tigapuluh patroli di Desa Siambul, Batang Gansal.
Dalam patroli senyap, tim menemukan alat berat jenis buldozer sedang membuat jalan. Lokasinya berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas.
Kawasan yang dibuka itu rencananya akan ditanami kelapa sawit. Lahan dibeli pelaku Nuriman dan Usman kepada Waryono dan Zulkarnaen selaku pejabat di Desa Siambul.
Adapun nominal yang harus dikeluarkan keduanya total mencapai Rp 1,8 miliar. Setelah pembayaran selesai, para pelaku kemudian mulai melakukan pembukaan kawasan hutan produksi terbatas tersebut.
Dua menyebut, tersangka Waryono dan Zulkarnaen menjual lahan dengan menerbitkan sporadik sebanyak 75 persil. Perbuatan para pelaku melanggar Pasal 36 angka 19 juncto Pasal 17 UU Nomor 6 tahun 2023. Termasuk Pasal 37 angka 16 poin 1 hurif a UU Nomor 16 tahun 2023 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.
“Awalnya pelaku US dan NR ini membayar lahan kepada Sekdes Rp 600 juta. Namun kemudian WR kabur dan dilanjutkan proses pembayaran kepada ZK Rp 1 miliar lebih atau Rp 1.050.000.000. Total keseluruhan sebenarnya Rp 1.875.000.000 karena untuk 1 hektare itu Rp 12.500.000,” kata Kapolres l.
Tak hanya membuat sporadik saja, Zulkarnaen juga menerbitkan surat perintah kerja. Surat itulah yang dipakai Junaidi untuk memulai pembuatan jalan di lokasi sebelum akhirnya kasus tersebut diungkap dan kelimanya jadi tersangka. (Rl)
Editor : Kar
