Tiga Bulan Tak Gajian, Guru SD Muhammadiyah Mogok Mengajar di Kampar

KAMPAR, detak24com – Sebanyak delapan dari 19 guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah (SDM) 014 Pulau Payung, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar mogok mengajar sejak Jumat (09/01/26) hingga Selasa (13/01/25).

Aksi mogok mengajar dilakukan para guru karena honor mereka pada tahun 2025 belum dibayarkan. Jumlahnya bervariasi, ada yang dua bulan terakhir dan sebagian tiga bulan terakhir.

Informasi di lapangan, para guru telah berupaya meminta hak mereka dan telah disampaikan kepada Kepala SDM 014 Pulau Payung, Hadi Luthfi pada Selasa (06/01/26). Namun, kepala sekolah justru menanggapi berbeda dan menuding para guru melakukan ‘penyerangan’ terhadap dia.

Kepala sekolah juga selalu menghindar ketika diminta haknya oleh para guru. Upaya meminta haknya ini gagal didapatkan, Jumat (9/1/2026) sejumlah guru mengadukan nasib mereka kepada Ketua dan Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kampar di Bangkinang, Zarlis dan Taufiq Wahyudisyah.

Selang satu hari kemudian, Sabtu (10/01/26) para guru dipanggil untuk melakukan pertemuan dengan Kepsek dan Ketua Komite Sekolah yang juga sekaligus Pengurus Cabang Muhammadiyah Rumbio, Jaya H Santoso.

Meskipun telah menggelar pertemuan, namun hingga Selasa (13/01/26) persoalan ini belum tuntas, dan para guru belum menghentikan aksi mogok mengajar.

Tujuh guru yang mogok ini adalah berstatus sebagai wali kelas dan satu orang guru mata pelajaran. Akibat aksi mogok ini, mereka pun dikeluarkan dari grup WhatsApp (WAG ) guru pada Ahad (11/01/26) pagi.

Kepada sejumlah wartawan, para guru ini juga mengeluhkan sikap arogan dari Kepsek dan sering mengintimidasi para guru. Mereka juga sering menerima kata-kata yang tidak pantas dari Kepsek.

Berkaitan dengan sumber pembiayaan honor guru, biasanya dibayar dari uang SPP orang tua/wali murid serta dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan jumlah murid sebanyak 215 orang, mereka memperkirakan tidak ada kendala dalam pembayaran honor belasan guru.

Rata-rata sekolah menghabiskan dana Rp 11 juta setiap bulan untuk membayar honor guru.

Uang SPP yang dibayar orang tua/wali murid bervariasi. Paling tinggi Rp 60 ribu sebulan. Pihak sekolah juga memberikan potongan kepada orangtua wali murid yang memiliki anak dua atau lebih dan potongan untuk murid berprestasi dan menggratiskan SPP untuk anak yatim.

“Setiap bulan, dana SPP yang terkumpul langsung ditransfer kepada kepala sekolah. Sementara, dana BOS bendaharanya dipisah dan langsung dikelola kepala sekolah,” ungkap seorang guru enggan disebutkan namanya.

Para guru terus meminta hak mereka, namun kepala sekolah melalui wakil kepala sekolah menyampaikan bahwa dana tidak ada. Honor guru dihitung perhari yakni Rp 60 ribu untuk guru berstatus kontrak dan Rp 45 ribu/hari untuk guru berstatus training. Guru mata pelajaran Rp 5 ribu/jam, dan seminggu 50 jam.

Terkait pengaduan dari para guru tersebut, Kepala SDM 014 Pulau Payung Hadi Luthfi, MPd kepada wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya mengakui bahwa pembayaran honor guru memang mengalami kemacetan dan keterlambatan.

Namun ia mengatakan, yang perlu diluruskan narasinya adalah bahwa honor tersebut bukan tidak dibayarkan, melainkan belum dibayarkan karena kondisi keuangan sekolah. “Narasi ini penting agar tidak terkesan kami lepas tanggung jawab,” kilahnya, Selasa (13/01/26)

Ia mengatakan, sejak awal guru masuk mengajar di sekolah ini, satu hal yang selalu disampaikannya adalah mengenai kondisi sekolah. Di mana, sekolah ini berstatus sekolah swasta yang cenderung bersifat swadaya masyarakat, sehingga sumber pendanaan berasal dari iuran siswa.

“Kami sudah sampaikan bahwa kemungkinan keterlambatan honor bisa saja terjadi,” ulasnya.

Ia mengakui, biasanya keterlambatan hanya terjadi satu atau dua bulan. Namun kali ini memang di luar perhitungannya sebagai kepala sekolah. “Ada yang tertunggak tiga bulan, ada yang dua bulan. Tapi untuk empat bulan, Insyaallah tidak ada,” bebernya.

Dia selaku kepala sekolah sudah berusaha maksimal. Setelah para guru datang menyampaikan aspirasi pada hari Selasa (6/1/2026), ia langsung menghubungi rekan-rekan yang bisa membantu.

“Alhamdulillah, kami sudah bisa melunasi honor satu bulan. Itu bentuk itikad baik kami, meskipun belum bisa membayar penuh,” terangnya lagi.

Sampai saat ini pihak sekolah terus berupaya agar honor guru tersebut minimal bisa dibayarkan untuk satu bulan setengah. Namun saat mau membayarkan, para guru ini tidak bisa dihubungi.

“Dah kami siapkan dan saat ini ada di tangan kami. Namun belum dijemput karena para guru menginginkan pembayaran penuh. Kami sudah mencoba menghubungi melalui telepon, baik oleh wakil kepala sekolah maupun majelis guru lain, namun tidak ada respons,” ulasnya.

Ia juga menyesalkan sikap guru ketika mau melakukan mogok mengajar tidak ada memberitahu ke sekolah.  “Tidak. Kami sama sekali tidak diberitahu sebelumnya. Hari pertama mogok pun kami baru mengetahui setelah kejadian. Kami sudah menyampaikan secara baik-baik agar tetap masuk mengajar sambil kami meminta waktu hingga hari Jumat, tetapi tidak direspons. Yang terpenting bagi kami, anak-anak tetap belajar dengan ceria, tanpa tekanan dan tanpa rasa terintimidasi. Kalau ada pihak yang harus disalahkan, biarlah saya sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab karena belum bisa memenuhi kewajiban tepat waktu,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk pembayaran honor ini ada dua kategori guru: yaitu guru kontrak dan guru training. “Untuk guru training, dananya sudah kami siapkan. Kami hanya meminta nomor rekening agar bisa ditransfer, namun sampai sekarang belum diberikan,” katanya.

Mengenai gaya kepemimpinannya, ia juga mengungkapkan bahwa karena masih relatif berusia muda, 26 tahun ia minta dipahami karena dia juga tidak ada pengalaman dalam memimpin sekolah. Ia berharap kepada guru sama-sama belajar dan berbuat untuk memajukan sekolah.

Hadi juga mengakui bahwa masalah ini sudah ada atensi dari PDM kabupaten dan daerah. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan (LPPK) Muhammadiyah juga sudah turun, Selasa (13/01/26).

“Itu tercatat di buku tamu. Mereka menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara internal, dan memang itulah yang terus kami upayakan,” ulasnya.

Untuk mengatasi kekurangan guru, sejak kemarin para guru mata pelajaran diminta memegang kelas sehingga tidak terjadi kekosongan belajar. Namun kegiatan belajar mengajar hanya bisa berlangsung hingga siang, tidak seperti biasa, sampai sore karena keterbatasan kesanggupan guru yang mengajar.

Di akhir percakapannya, Kepsek Hadi juga berterima kasih kepada para guru yang telah berjuang membesarkan sekolah ini. “Tanpa mereka, sekolah ini tidak akan bertahan sampai sekarang. Kami berharap komunikasi bisa dibuka kembali, agar persoalan ini benar-benar selesai dengan baik,” katanya.

Sementara, Sekretaris Dikdasmen PDM Kampar, Taufiq Wahyudisyah ketika dihubungi membenarkan bahwa adanya persoalan ini. Ia menyebut bahwa adanya isu sejumlah tenaga pengajar SDM 014 Pulau Payung tidak dibayarkan gaji selama 3 bulan.

“Pihak sekolah berjanji akan menyelesaikan sampai akhir tahun 2025. Tetapi realita awal tahun 2026 belum dibayarkan,” ucapnya.

Ia mengatakan, kasus ini menjadi atensi. Ia menyebut bahwa Selasa (13/01/26) PDM Kampar akan turun bersama Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK).

“Lembaga ini sama halnya seperti inspektoratnya Muhammadiyah,” ujarnya.

Mereka turun sekaligus untuk melakukan interogasi mengenai penggunaan dana BOS dan sumber keuangan lainnya dan serta alasan honor guru tak dibayarkan.

Ia juga menerima informasi bahwa para guru selalu dibawah tekanan dalam melaksanakan tugas. Ia juga berharap pihak sekolah tidak sepihak memutuskan nasib guru, diikutip dari cakaplah. (*)

Editor : Kar