SEKDAPROV SF Hariyanto: Masalah Kita Bukan Kurang Uang, Tapi Error Proyek Pemerintah

PEKANBARU, detak24com – Hampir senilai Rp461 miliar total nilai proyek di APBD Riau putus kontrak dan luncuran di tahun 2022. Angka fantastis tersebut tidak terserap maksimal di tengah masyarakat Riau yang membutuhkan infrastruktur, gegara error mekanisme. 

Dana mendekati setengah triliun itu putus kontrak atau tidak rampung karena diduga ada permasalahan mendasar. Salah satu faktor teknisnya karena tahap awal proses lelang yang dilakukan tidak sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. 

Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi dan realisasi APBD Pemprov Riau di Ruang Melati pada 2 Mei lalu, yang dipimpin Gubernur Riau Syamsuar, dan dihadiri Sekdaprov SF Hariyanto dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Angka Rp461 miliar itu terdiri dari 16 paket putus kontrak di tahun 2022 di tiga dinas dengan nilai Rp187 miliar, dan 30 paket luncuran di dua dinas dengan nilai Rp274 miliar. 

“Jika dirincikan untuk paket putus kontrak di tahun 2022 terdiri dari Dinas PUPR-PKPP senilai Rp166 miliar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau Rp20 miliar dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau Rp313 juta. Sedangkan untuk paket luncuran tahun 2022 di Dinas PUPR-PKPP senilai Rp258 miliar dan di RSUD Arifin Achmad Rp16 miliar,” ujar Sekdaprov SF Hariyanto.

Tak tanggung-tanggung, nilai paket yang putus kontrak jika dikalkulasikan mencapai Rp461miliar. Nilai yang jika dimaksimalkan dapat menjawab persoalan-persoalan mendasar di bumi Lancang Kuning ini. Misalnya soal jalan rusak yang sempat heboh dan menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. 

“Coba dipikir kita selalu bilang kurang uang untuk memperbaiki infrastruktur. Tapi kenyatannya dana yang ada saja tidak bisa terserap maksimal, malah sampai putus kontrak. Ini yang harus kita benahi demi menjawab keluhan-keluhan masyarakat, misalnya soal jalan rusak dan lain-lainnya,” tegas mantan Inspektur Investigasi Kementerian PUPR itu. 

Berkaca dari pernyataan Sekdaprov SF Hariyanto, jika dievaluasi secara ril, permasalahan di Tanah Air ini secara umum adalah error proyek pemerintah. Sehingga menyebabkan minusnya penyerapan anggaran dan SILPA yang tinggi. Berdampak lambatnya perbaikan infrastruktur yang rusak atau pembangunan fisik baru lainnya.

Sehingga muncul pertanyaan, error proyek pemerintah yang menjadi masalah kenapa pula subsidi BBM yang dipangkas serta pajak dinaikkan. Padahal dua sektor tersebut berdampak besar terhadap kehidupan ril masyarakat.

Tingkat kemiskinan melonjak akibat banyak perusahaan bangkrut dan memPHK karyawan, harga kebutuhan meroket karena tingginya pajak dan mahalnya BBM akibat subsidi dipangkas, aksi kriminal melonjak, tingkat stres masyarakat makin tinggi dan banyak yang bunuh diri serta dampak sosial lainnya.

“Subsidi BBM dan pajak ini dua item mendasar dan berdampak langsung terhadap masyarakat bawah. Kita perhatikan banyak negara yang menolak pinjaman luar negeri jika dampaknya subsidi BBM dipangkas serta pajak naik,” imbuh Vicky SE, pemerhati ekonomi di Dumai.(CAKAPLAH/red)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com