POSPERA Laporkan Korupsi Pemotongan TPP ASN Pemkab Kuansing ke Kejati Riau
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 12 Jul 2023
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KUANSING, detak24com – Kejati Riau mengusut dugaan korupsi berupa mark up atau pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Pemkab Kuansing Tahun 2002-2023. Sejumlah pihak dipanggil untuk diklarifikasi.
Dugaan penyimpangan itu dilaporkan oleh Sekretaris DPD Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Riau, Khairul Ikhsan alias Khairul Ikhsan Chaniago ke Korps Adhyaksa belum lama ini. Dia dipanggil untuk diklarifikasi, Selasa (11/07/23).
“Pelapor atas nama KI (Khairul Ikhsan, red) diklarifikasi hari ini sekira pukul 15.00 WIB,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto, Selasa petang.
Pengusutan dilakukan Tim pada Bidang Intelijen Kejati Riau. Menurut Bambang, tim tengah melakukan pengumpulan data (pul data) serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). Slah satunya dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.
“(Klarifikasi) oleh Jaksa Penyelidik Bidang Intelijen Kejati Riau terkait sejauhmana kebenaran laporan yang bersangkutan soal adanya dugaan pemotongan TPP PNS Kabupaten Kuansing tahun 2022 sampai 2023,” tutur Bambang.
Informasi yang dihimpun, TPP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk para pejabat eselon II, kenaikannya mencapai 30 persen.
Besaran TPP ASN itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2023 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.88/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023. Dalam Perbup itu dirincikan besaran TPP yang diterima ASN, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, Inspektur, Staf Ahli, Kepala Dinas/Kepala Badan, Eselon III, Eselon IV, Fungsional hingga Golongan II.
Di dalam Keputusan Bupati Kuansing Nomor Kpts.88/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023 dirincikan berbeda. Misalnya, besaran TPP jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda Litbang, Bapenda dan BPKAD berbeda dengan yang lain.
Lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dinilai memiliki beban kerja paling tinggi sehingga besaran TPP yang diterima lebih tinggi dari satuan kerja (satker) lainnya.
Untuk jabatan Sekda besaran TPP Rp 54.791.795, Inspektur Rp 26.130.048, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan Rp 25.410.872, Staf Ahli Rp 19.364.033. Kemudian Kabag Setda, Sekretaris Dinas/Badan Rp12.902.905, Kepala Bidang Rp10.042.061, dan Kasubag/Kasubid Rp 6.088.881.
Sementara, untuk jabatan Pelaksana di Sekretariat Daerah hanya sampai Rp 1.328.838 sampai Rp 3.209.436 untuk Golongan II. Padahal, di tahun 2022 lalu, TPP untuk jabatan Sekda hanya Rp 35 jutaan dan Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Staf Ahli Rp 15 juta sampai Rp 16 juta lebih. Posisi itu meningkat hingga 30 persen.
Lalu, besaran TPP Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satpol PP, BKPP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, serta RSUD, memiliki angka yang berbeda.
Untuk besaran TPP Kepala Dinas/Badan/Kasat Rp 22.294.444, Direktur RSUD Rp 15.913.582, Sekretaris Dinas/Badan Rp 10.322.324, Kepala Bidang/Kabag TU Rp8.046.950, Kasubag Program/Kasubag Keuangan Rp 4.579.240. Kemudian Kasi/Kasubag/Kasubid Rp 4.327.634, sedangkan untuk pejabat pelaksana mulai Rp 1.101.037 sampai Rp 1.925.661.(CAKAPLAH)
Editor : Kar
Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com
