Pemerintah Pekak Bedak-Tajam Arah Bawah Tumpul ke Atas, PKS Menyoal BBM Naik

Jakarta, detak24.com – Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mengejutkan masyarakat sekaligus menuai banyak penolakan dari berbagai pihak. Kenaikan itu dinilai makin menekan ekonomi masyarakat kecil.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut, penolakan kenaikan BBM juga disampaikan partai PKS beberapa waktu lalu. PKS meminta pemerintah mencari opsi lain untuk mempertahankan neraca keuangan saat ini.

Ia menyebut kenaikan ini sangat menekan kondisi ekonomi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

“Kita menyayangkan tindakan pemerintah yang secara tiba-tiba menaikkan harga BBM. Saat ini kondisi ekonomi tidak stabil, sekecil apapun kebijakan mempengaruhi ekonomi masyarakat,” kata Syahrul Aidi, Selasa (6/9/2022).

Dia menyebut, PKS dari awal menolak kenaikan BBM, apapun alasannya. Namun pemerintah tetap nekat naikkan BBM. Bahkan, kata dia, pemerintah terkesan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Sebab, BBM Bersubsidi seperti Pertalite dan Solar dinaikkan, namun Pertamax dan Pertamax Turbo malah diturunkan.

“Pemerintah pekak badak, tak mau mendengar masukan. Tajam ke bawah tumpul ke atas. Kenaikan harga BBM ini bakal meningkatkan angka kemiskinan, harga barang makin mahal, tingkat perjalanan menurun tajam,” tegasnya.

Syahrul Aidi juga menyoroti terkait kebijakan pemerintah yang tidak mengevaluasi program yang tidak strategis dan mendesak saat ini. Seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan lainnya.

“Harusnya pemerintah menghentikan program yang tidak substansi atau penting saat ini. Kita fokus mempertahankan ekonomi agar tidak krisis. Kenaikan BBM ini mempengaruhi semuanya,” tegas Syahrul Aidi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Markarius Anwar menyebut, kenaikan harga BBM ini memberatkan masyarakat di tengah himpitan ekonomi yang belum selesai karena pandemi.

“Sekarang harga naik lagi, sementara penghasilan tidak naik. Ini tentu sangat terasa apalagi masyarakat yang bekerja menggunakan atau bergantung pada bahan bakar, seperti supir angkutan,” kata dia.

Markarius Anwar menilai keputusan pemerintah tetap menaikkan harga BBM Bersubsidi  ini sama saja mencekik rakyatnya sendiri.

“Pemerintah benar-benar tidak memiliki empati. Kenaikan harga BBM Bersubsidi akan mencekik masyarakat miskin yang sudah terhimpit beban hidup akibat efek pandemi yang belum tuntas,” kata dia.

Menurut Kajian Fraksi PKS Riau, imbas kenaikan BBM memiliki efek domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan berbagai komoditas sehingga keluarga pra sejahtera yang menjadi wajah ‘wong cilik’ makin sulit memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

“Selain itu, upaya pemerintah dalam berbagai program nasional, seperti,  penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu, terancam gagal karena rakyat tidak memiliki daya beli yang cukup,” jelasnya.

Markarius Anwar juga mengatakan, pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, UMKM, sopir angkutan, pedagang keliling akan semakin sulit bertahan hidup akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.

Kebijakan pemerintah memberikan bantalan berupa bantuan subsidi upah atau pun BLT, kata Ketua Komisi III ini, tidak sebanding dengan dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Menurut Fraksi PKS Riau, pemerintah seharusnya mencari terobosan untuk menambah anggaran dengan melakukan penghematan, menekan kebocoran, dan menunda pengeluaran pos infrastruktur yang tidak mendesak.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.

Harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.(CAKAPLAH)

Editor : Kar

Terimakasih telah mengunjungi website kami. Ikuti kami terus di https://detak24.com